Mendagri 'briefing' kapolres daerah rawan konflik saat pilkada

Tjahjo juga memaparkan soal kebijakan apa saja yang akan diambil pemerintah terhadap daerah rawan konflik saat pilkada.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Selasa (11/8) mendatangi STIK PTIK sekitar pukul 16.00 untuk memberikan pengarahan pengamanan Pilkada serentak kepada seluruh Kapolres di Indonesia. Tjahjo mengaku diminta Kapolri Jenderal Badrodin Haiti untuk memaparkan soal pemetaan daerah yang berpotensi konflik.

"Saya ke sini diminta Kapolri untuk memberikan pengarahan. Kami akan buka petanya, mana saja daerah yang berpotensi konflik. Termasuk daerah yang sudah mendaftar, atau yang belum," kata Tjahjo di STIK PTIK, Kebayoran Baru, Jaksel, Selasa (11/8).

Selain memaparkan pemetaan daerah rawan konflik pilkada, Tjahjo juga akan memaparkan soal kebijakan apa saja yang akan diambil pemerintah terkait penanganan di daerah-daerah tersebut. Pasalnya menurut Tjahjo potensi kerawanan di Pilkada lebih besar dibanding saat Pilpres.

Berdasarkan catatan sebelumnya, jelas Tjahjo ia menjabarkan daerah-daerah yang berpotensi konflik antara lain di Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Selatan, Maluku, dan Sumatera.

"Selama pendaftaran pilkada tahun ini, ada dua daerah yang terjadi kerusuhan yakni Mataram dan Manggarai Barat," tegasnya.

Tjahjo menilai nantinya potensi konflik banyak terjadi saat penghitungan suara. Menurutnya, ada potensi masing-masing pendukung tidak terima apabila calonnya kalah. Selain itu, dualisme kepemimpinan partai politik seperti Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan juga akan berdampak pada konflik ke daerah.