Mendagri: Kalau mau serius, revisi UU Terorisme 2-3 hari selesai
"Menurut saya, Perppu, Perpres itu jangan diobral pada hal-hal yang kegentingan memaksa dan segera," kata Tjahjo.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan tidak setuju bila pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Hal ini menanggapi adanya wacana dari DPR yang menyarankan agar pemerintah mengeluarkan Perppu atau Perpres tentang Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tersebut.
"Menurut saya, Perppu, Perpres itu jangan diobral pada hal-hal yang kegentingan memaksa dan segera. Karena hanya ada sejumlah pasal kecil yang seharusnya bisa diubah dari revisi UU Teroris," kata Tjahjo di Istana, Jakarta, Selasa (19/1).
Tjahjo menegaskan, revisi UU tersebut dapat selesai dalam hitungan hari jika ada komitmen bersama antara pemerintah dan DPR.
"Kalau mau serius, dua tiga hari selesai. Tapi yang penting, BIN itu kan tidak sendirian, ada intel TNI, BAIS, ada intel kepolisian, imigrasi, Bea Cukai, Kejaksaan, yang penting BIN mengoordinasikan," jelasnya.
Oleh sebab itu, Tjahjo menyarankan Presiden sebaiknya tidak terlalu mudah menerbitkan Perppu atau Perpres. Khususnya Perppu, penerbitannya harus memenuhi syarat kegentingan dan memaksa.
Tjahjo menambahkan, yang terpenting Badan Intelijen Negara memiliki kewenangan mengoordinasikan intelijen TNI, Badan Intelijen Strategis, kepolisian, imigrasi, bea cukai, dan Kejaksaan Agung.
"Kalau ada revisi semata-mata untuk mengefektifkan saja, mengoptimalkan saja. Jangan nanti BIN punya pasukan sendiri, BIN punya senjata lengkap, nanti bisa turun ke jalan. Saya kira kan tidak begitu. Ada perbantuan TNI, Polri dan sebagainya," tandasnya.
-
Dimana serangan teroris terjadi? Serangan tersebut terjadi di gedung teater Crocus City Hall yang berlokasi di Krasnogorsk, sebuah kota yang terletak di barat ibu kota Rusia, Moskow.
-
Di mana banjir terjadi di Jakarta? Data itu dihimpun hingga Jumat 15 Maret 2024 pada pukul 04:00 WIB. "Kenaikan status Bendung Katulampa dan Pos Pantau Depok menjadi Siaga 3 (Waspada) dari sore hingga malam hari serta menyebabkan genangan di wilayah DKI Jakarta," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji dalam keterangan tertulis, Jumat (15/3).
-
Di mana kemacetan parah di Jakarta sering terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Kapan kemacetan di Jakarta terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Bagaimana cara mencegah tindakan terorisme? Cara mencegah terorisme yang pertama adalah memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Pengetahuan tentang ilmu yang baik dan benar ini harus ditekankan kepada siapa saja, terutama generasi muda.
-
Bagaimana peran Ditjen Polpum Kemendagri dalam menangani radikalisme dan terorisme? Ketua Tim Kerjasama Intelijen Timotius dalam laporannya mengatakan, Ditjen Polpum terus berperan aktif mendukung upaya penanganan radikalisme dan terorisme. Hal ini dilakukan sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024.
Baca juga:
TPM minta polisi tak gegabah tuding Bahrun Naim dalang teror Jakarta
Jokowi: Apakah UU Terorisme cukup memadai atau perlu direvisi?
Cegah radikalisme, Pemerintah Purwakarta bentuk satgas ideologi
Polri sebut 8 orang yang ditangkap Densus 88 terlibat teror Sarinah
Densus 88 tangkap terduga teroris jaringan Bekasi di Cipacing