Mendagri: Kepala daerah mundur harus ada persetujuan DPRD
Meski banyak kepala daerah dikabarkan mundur, Tjahjo mengaku belum menerima surat mundur dan persetujuan DPRD setempat.
Menjelang Pilkada serentak, sejumlah bupati berbondong-bondong mengundurkan diri dari jabatannya. Keinginan mundur itu, diduga sebagai strategi untuk memuluskan calon kepala daerah dari keluarganya.
Di sisi lain, publik juga meminta agar Menteri dalam negeri tidak cepat memberikan izin bagi bupati atau wali kota yang mundur. Menanggapi hal ini, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya tidak mau menerima pengunduran diri tersebut, tanpa adanya persetujuan dari DPRD setempat.
"Dia harus ada persetujuan DPRD," kata Tjahjo kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6).
Lebih lanjut, Tjahjo ingin tahu alasan yang jelas terkait keinginan tersebut. Sebab, bupati atau wali kota itu terikat dengan sumpah jabatan yang pernah dibacakan. Maka dari itu, kepala daerah yang mundur harus menyertakan persetujuan DPRD.
Meski banyak yang dikabarkan mundur, hingga kini, Tjahjo mengakui belum menerima surat mundur dan persetujuan dari DPRD setempat. Menurut dia, tahun ini hanya menerima surat dari Mantan Bupati Kutai Timur, Isran Noor dan sudah clear.
"Seperti Isran Noor. (Saya tanya), alasannya apa? (Dia jawab) Saya ingin mundur saja. Oh ternyata dia mau jadi Ketua Umum PKPI," tukas Tjahjo.
Salah satu bupati yang mengundurkan diri tersebut adalah Bupati Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Mawardi Yahya. Dia menegaskan, keinginan mundur karena ingin memberikan kesempatan keluarganya maju sebagai kepala daerah setempat.
"Saya mundur sebagai bupati bukanlah karena masalah. Karena saya akan memberikan ruang kepada keluarga saya untuk menjadi salah satu peserta calon bupati periode 2016-2021. Hari ini saya akan menyerahkan surat pengunduran diri," kata Mawardi di Gedung Serbaguna Kompleks Perkantoran Terpadu (KPT) Tanjung Senai Inderalaya, Selasa, 16 Juni lalu.
Baca juga:
KPU tolak aturan kepala daerah incumbent mundur untuk usung keluarga
Wapres JK minta kepala daerah tuntaskan amanah rakyat sebelum mundur
Komisi II sebut kepala daerah tak bisa mundur demi politik dinasti
Menteri Tjahjo sebut kepala daerah mundur menyalahi etika politik
Mendagri sebut banyak kepala daerah mundur tak miliki alasan jelas
-
Kapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Indonesia akan berlangsung? Pilkada serentak tahun 2024 akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024.
-
Siapa yang menyerahkan kekuasaan atas wilayah Jakarta Raya kepada Pemerintah Republik Indonesia? Hal tersebut diawali dengan penandatanganan dokumen-dokumen peralihan kekuasaan atas wilayah Jakarta Raya dari tangan Co Batavia en Ommenlenden kepada Basis Co Jakarta Raya.
-
Siapa yang telah ditetapkan oleh PKB sebagai calon Gubernur di Jakarta? Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jakarta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah mengusung Anies Rasyid Baswedan sebagai Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Jakarta.
-
Siapa yang mengundurkan diri dari jabatan Sekda Kota Bandung? Ema Sumarna bersama sejumlah anggota DPRD Kota Bandung terseret kasus dugaan korupsi proyek Bandung Smart City. Ia dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Sekda Kota Bandung.
-
Siapa yang menemukan pendatang yang menjadi pemulung di Jakarta? "Ada juga yang beberapa waktu lalu ketemu ya kita pemulung segala macam. Kita kembalikan,"
-
Siapa yang bertanggung jawab dalam membentuk tukang parkir resmi di Jakarta? Pemerintahan DKI Jakarta mengambil kebijakan tegas dengan membentuk tukang parkir resmi yang ditugaskan untuk mengawasi dan mengatur kendaraan yang berhenti untuk parkir di kawasan pusat perkotaan maupun keramaian.