Mengurai Problem Kemacetan Parah di Puncak dan Harapan Jalur Puncak II

"Jadi tidak semua lewat Gadog atau langsung di jalur utama. Tapi mereka lewat jalur alternatif langsung ke atas, dan di atas sudah padat sehingga kemacetan tidak terhindarkan," bebernya.

Beberapa warga yang terjebak dalam kemacetan mengungkapkan butuh waktu sekitar 17 jam untuk turun dari Puncak, atau kawasan Gunung Mas hingga masuk ke Tol Jagorawi. Padahal jarak Simpang Gadog ke Puncak Pas hanya berkisar 22 kilometer.

Kondisi beberapa ruas jalan yang sempit, diperparah dengan banyak persimpangan menuju lokasi wisata. Ini juga menjadi penyebab laju kendaraan tersendat.

Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Suntana pun sampai turun langsung meninjau kondisi lalu lintas di Jalan Raya Puncak, Senin (28/2). Menurutnya, sepeda motor juga tidak bisa dilepaskan dari salah satu penyebab kemacetan di Jalan Raya Puncak pada Minggu (27/2) kemarin.

"Ya itu, pengendara sepeda motor itu kadang berjalan rombongan dan mengganggu serta mengambil hak jalan pengendara lain. Banyak pengendara roda dua bersifat rombongan, kadang suka tidak mengindahkan aturan lalu lintas. Kita akan berikan sosialisasi, edukasi bahkan tindakan," kata Suntana.

Sebanyak 183 personel Polres Bogor dikerahkan untuk mengurai kemacetan. Lalu lintas di jalur Puncak mulai normal pada Senin sore. Polisi akhirnya membuka dua jalur setelah arus kendaraan kembali lancar.

Direktur Lalu Lintas Polda Jabar, Kombes Pol Romin Thaib mengaku berbagai upaya telah dimaksimalkan untuk mengurai kemacetan.

"Intinya kita sudah maksimal mulai dari ganjil genap, contraflow, kita bikin one way, kita sudah maksimal," kata Romin.

Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan, dalam wawancara khusus dengan merdeka.com beberapa waktu lalu menuturkan problem utama jalur Puncak menjadi langganan kemacetan lantaran banyaknya akses jalan alternatif, terutama untuk sepeda motor.

"Karena masalah macet Puncak ini klasik. Sudah dari dulu," kata Iwan.

Iwan menuturkan Pemkab tidak berdiam diri dengan kondisi tersebut. Berbagai upaya telah dilakukan. Namun memang belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan.

"Untuk mengurai kemacetan, kami sudah bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan dan Kepolisian Resor Bogor untuk membuat sejumlah rekayasa lalu lintas," terangnya.

Yang pertama adalah kanalisasi lalu lintas. Yakni membagi jalan menjadi tiga. Dua ke atas dan satu ke bawah atau sebaliknya.

Namun upaya ini justru malah membuat semakin macet karena menimbulkan banyak 'bottle neck'. Karena lebar Jalan Raya Puncak tidak homogen, ada lebar sekali dan ada pula yang sempit.

"Sebelum kanalisasi juga ada pelebaran jalan pada 2016 lalu. Tapi ini juga belum menjadi solusi yang konkret untuk menyelesaikan kemacetan Puncak," akunya.

Selain itu, sistem ganjil genap juga diterapkan sebagai upaya mengurai kemacetan. Fakta di lapangan, ada penurunan jumlah kendaraan. Namun Puncak masih saja macet.

"Karena sepeda motor juga sangat banyak masuk ke Puncak. Terutama saat Sabtu-Minggu atau libur hari besar," lanjut Iwan.

Jalur Puncak II

Iwan yakin, jalur Puncak II dapat mengurai kemacetan Jalan Raya Puncak. Berdasarkan kajian yang sudah dilakukan, jika Puncak II terbangun dapat mengurangi beban kendaraan di Jalan Raya Puncak hingga 50 persen. Karena kendaraan yang menuju Cianjur atau Bandung, bisa melalui Puncak II nantinya.

Namun untuk membuka jalur Puncak II Pemkab Bogor mengaku tidak bisa jalan sendiri. Butuh bantuan pemerintah pusat maupun Pemprov Jawa Barat.

"Karena kebutuhan anggaran sekitar Rp5 triliun, agar jalan itu terbangun seluruhnya sepanjang 35 kilometer dari titik nol di Sentul hingga Cipanas, Cianjur," terang Iwan.

Sementara APBD Kabupaten Bogor hanya sekitar Rp8 triliun, itu pun untuk seluruh kegiatan yang diprogramkan dalam satu tahun.

Sembari menunggu respons dari pemerintah pusat, Pemkab Bogor rutin melakukan pemeliharaan Jalur Puncak II. Hal ini ditujukan agar jalan yang sudah terbangun tidak rusak.

"Setiap tahun kami selalu menganggarkan pemeliharaan Jalan Puncak II. Karena sejak terbengkalai pada 2015 lalu, banyak jalan yang sudah terbangun, kemudian hilang menjadi tanah lagi. Untuk pemeliharaan kami bekerja sama dengan TNI lewat program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)," kata Iwan.