Menko Luhut minta pelanggar limbah ke Sungai Citarum dilibas

Menko Luhut minta pelanggar limbah ke Sungai Citarum dilibas. Ia menjelaskan, jika kontaminasi sungai terjadi lambat laun akan merusak generasi yang akan datang. Air sungai yang mengairi padi akan ikut terkontaminasi, limbah plastik dimakan ikan membuat kualitasnya tidak baik.

Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyatakan keprihatinannya atas kondisi Sungai Citarum yang masuk dalam kategori terkotor di dunia. Sehingga dia meminta pada aparat tidak sungkan menindak tegas pelanggar ke sungai terbesar di Jawa Barat tersebut.

"Yang melanggar libas saja enggak usah takut. Saya titip betul ke Kapolda, Pangdam dan Pak Gubernur karena ini untuk selamatkan generasi mendatang," kata Luhut ‎saat menjadi Pembicara Utama pada Lokarya tentang Program Penataan Sungai Citarum bersama Menko Maritim di Hotel Aryaduta Jl Sumatera No 51 Bandung, Rabu (22/11).

Selain itu, kika ada perusahaan yang membandel, ia mengancam akan memperkarakannya. "Itu sudah masuk pidana," terangnya.

Ia menjelaskan, jika kontaminasi sungai terjadi lambat laun akan merusak generasi yang akan datang. Air sungai yang mengairi padi akan ikut terkontaminasi, limbah plastik dimakan ikan membuat kualitasnya tidak baik.

"Jika ikan itu dimakan ibu hamil, maka membawa generasi yang tidak sehat. Apalagi, sungai citarum hampir 90 persen mengairi masyarakat Jabar," terangnya.

Masalah persampahan dan limbah menurutnya harus disikapi semua pihak. Seluruh pemangku kebijakan dan penegak hukum harus bersinergi.

"Kami dengan gubernur dan kementerian terkait sudah sepakat membahas soal limbah dan mengurangi sampah plastik yang ke laut. Sudah mulai dibicarakan dua bulan lalu. Sekarang sudah terintegrasi," ucapnya.

Dia sudah mengajak Menteri perindustrian untuk menengahi pelaku industri untuk tidak membuang limbah ke sungai.‎ "Limbah harus dimasukan ke cost produksi. Sehingga tidak membebani dia dan merusak kualitas air," imbuhnya.

Disinggung mengenai alokasi anggaran khusus untuk penanganan limbah dan sampah, Luhut menegaskan bisa melakukan sinkronisasi anggaran yang ada di pemerintah daerah maupun instansi terkait.

"Pembangunan fisik juga ada karena arus sungai harus ditata. Pendanaannya bisa lewat CSR perusahaan yang sudah berpuluh tahun mengotori sungai. (Pembiayaan) Enggak perlu pinjam ke luar negeri, kita negara besar kok," ucapnya.