Menko PMK: Bansos Tunai Sudah Disalurkan Secara Bertahap
Dia meyakini penyaluran bansos pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat akan berjalan lebih baik dibandingkan saat PSBB ketat awal pandemi. Hal itu dikarenakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sudah terverifikasi lebih baik sejak masa penyaluran bansos tahun lalu.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy mengatakan, bantuan sosial (bansos) tunai saat ini sudah mulai disalurkan kepada penerima manfaat. Total ada 10 juta keluarga penerima manfaat, termasuk keluarga-keluarga miskin baru yang terdampak pandemi Covid-19.
"Sekarang ini secara bertahap sudah tersalurkan. Artinya sudah dikirim ke rekening- rekening untuk yang lewat Bank Himbara. Sedangkan yang untuk PT. POS juga sudah mulai ada pengantaran uang langsung kepada keluarga penerima manfaat," katanya dikutip dari siaran persnya, Rabu (7/7).
-
Siapa yang membagi bansos? Menteri Sosial Tri Rismaharini menjelaskan alasan dirinya jarang membagikan langsung bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.
-
Bansos beras apa yang dihentikan penyalurannya? Pemerintah akan menghentikan sementara penyaluran bantuan sosial (bansos) beras kemasan 10 kilogram (kg) mulai 8-14 Februari 2024.
-
Bagaimana cara membedakan Bansos milik Jokowi dengan Bansos Kemensos? Cara paling mudah mengetahui perbedaannya, Bansos milik Jokowi yakni pada tas kantong merah putih itu ada logo Istana Presiden RI. Sementara di versi Bansos Kemensos tertulis 'Bantuan Presiden Republik Indonesia Melalui Kementerian Sosial' namun tidak ada logo Istananya.
-
Apa yang berhasil diselamatkan Kemensos terkait penyaluran bansos? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan progres perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di tahun 2020 banyak mendapatkan catatan dari BPK, BPKP, dan KPK. Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
-
Siapa yang Ganjar Pranowo temui di Banyumas? Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo menghadiri silaturahmi bersama Asosiasi Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (9/1/2024).
-
Apa yang membedakan soto khas Banyumasan dengan soto lainnya? Hal yang membedakan ialah penggunaan sambal kacang dan ketupat dalam soto ala Banyumasan ini.
Dia meyakini penyaluran bansos pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat akan berjalan lebih baik dibandingkan saat PSBB ketat awal pandemi. Hal itu dikarenakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sudah terverifikasi lebih baik sejak masa penyaluran bansos tahun lalu.
"Insya Allah data yang sekarang ini jauh lebih rapih lebih bisa dipertanggungjawabkan daripada data tahun lalu," ujarnya.
Muhadjir mengakui banyak kasus data yang tumpang tindih penerima manfaat yang salah sasaran serta mendapat bantuan ganda saat penyaluran bansos tahun lalu. Pasalnya, penyaluran bansos saat itu dilakukan melalui data yang dihimpun melalui RT, RW dan musyawarah desa tanpa verifikasi tingkat kabupaten kota.
"Nah untuk sekarang ini semua sudah kita rapikan, kita sempurnakan dan sekarang tinggal pengendalian di lapangan," jelasnya.
Untuk itu, dia menekankan pentingnya pengendalian dalam penyaluran bansos tunai agar dana yang disalurkan pemerintah tidak hanya terendap di rekening penerima. Sebab, pemerintah ingin dana bansos tunai bisa dibelanjakan untuk menghidupkan roda perekonomian.
"Pertama yaitu dana yang dikirim melalui Bank Himbara tidak boleh hanya dikirim. Harus dipastikan terdeliver. Artinya si penerima itu sudah tahu di rekeningnya ada uang dan dia segera mengambil, dia belanjakan secara benar, secara betul sesuai dengan misi dari bantuan sosial oleh pemerintah," tuturnya.
Selain itu, Muhadjir juga menekankan partisipasi masyarakat dari pihak RT dan RW agar ikut serta dalam mengontrol penyaluran bansos tunai. Hal itu perlu dilakukan agar tak ada penyelewengan yang dilakukan.
Misalnya, dengan memampang nama-nama penerima bansos di balai kantor desa agar transparan dan setiap orang bisa tahu siapa saja yang sudah menerima bantuan. Dengan begitu, masyarakat pun dapat mengetahui apabila ada tindakan penyelewengan dana bansos tunai.
"Saya kira kontrol paling jitu itu justru adalah kontrol sosial dari warga masyarakat itu sendiri. Dengan begitu maka Insya Allah pembagian distribusi dalam rangka mengatasi PPKM Darurat dari aspek perlindungan terhadap mereka yang paling tidak beruntung itu bisa berjalan dengan baik," tutup Muhadjir.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerapkan kebijakan PPKM darurat mulai 3-20 Juli 2021 di Jawa dan Bali untuk menekan angka kasus Covid-19 yang belakangan terus melonjak. Jokowi memerintahkan agar penyaluran bansos dipercepat guna mendukung perekonomian masyarakat di tengah masa PPKM Darurat.
Reporter: Lisza Egeham
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
KPK Siap Kawal Program Bansos Covid-19 Saat PPKM Darurat
Pasien Isoman di Indramayu Bisa Dapat Bantuan Beras hingga 10 Kg, Begini Aturannya
Pemerintah Berikan Tambahan Beras untuk Penerima Bansos
Menko PMK Minta RT/RW Pajang Nama Penerima Bansos PPKM Darurat
Menko PMK: Bansos Secara Bertahap Sudah Disalurkan