Menko PMK: Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem jadi Prioritas di 2023
Pemerintah terus memperkuat berbagai upaya guna menangani masalah stunting dan kemiskinan ekstrem melalui intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem jadi program prioritas pada tahun 2023 ini.
"Program penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem jadi prioritas yang membutuhkan peran aktif seluruh pihak," katanya dalam keterangan di Jakarta dilansir Antara, Jumat (13/1).
-
Bagaimana MKMK dibentuk? Ketiga orang ini dipilih secara aklamasi oleh seluruh hakim konstitusi.
-
Kapan Ganjar-Mahfud berangkat ke MK? Pasangan nomor urut 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD menghadiri sidang putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari ini, Senin, (22/4).
-
Kapan pelantikan MKMK? Ketiga anggota MKMK akan dilantik dan mengucapkan sumpah pada 8 Januari 2024.
-
Mengapa Mahfud MD dikabarkan mundur dari Menko Polhukam? Dia menilai, mundurnya Mahfud dari kabinet lantaran ingin fokus berkampanye dan mengikuti kontestasi di Pilpres 2024.
-
Kapan P.K. Ojong meninggal? Sebulan kemudian, Ojong meninggal dunia pada 31 Mei 1980.
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
Menurut dia permasalahan stunting dan kemiskinan ekstrem merupakan dua hal yang saling beririsan. "Penyebab stunting dilatarbelakangi oleh fenomena kemiskinan ekstrem seperti kendala dalam mengakses kebutuhan dasar, akses air bersih, fasilitas sanitasi dan lainnya," katanya.
Pemerintah terus memperkuat berbagai upaya guna menangani masalah stunting dan kemiskinan ekstrem melalui intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif.
"Intervensi gizi spesifik, yakni intervensi yang berhubungan dengan peningkatan gizi dan kesehatan. Sementara intervensi gizi sensitif, yakni intervensi pendukung untuk mempercepat penurunan stunting, seperti penyediaan air bersih, MCK, dan fasilitas sanitasi," katanya.
Untuk melaksanakan intervensi spesifik dan intervensi sensitif, kata dia, diperlukan kolaborasi dan sinergi lintas kementerian dan lembaga.
"Misalkan, untuk intervensi sensitif melibatkan Kementerian PUPR dan kementerian lain. Sedangkan untuk intervensi spesifik dari Kementerian Kesehatan. Koordinasi menjadi kunci penting yang sangat diperlukan," katanya.
Menko juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya percepatan penurunan prevalensi stunting. Pada saat ini pemerintah menargetkan angka stunting turun menjadi 14 persen pada tahun 2024.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK Agus Suprapto menambahkan bahwa pemerintah terus menggencarkan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya pemenuhan gizi untuk mencegah terjadinya stunting.
Dia juga mengatakan perlunya pelaksanaan intervensi gizi spesifik dan sensitif yang tepat sasaran. Menurut Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting disebutkan intervensi gizi spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya stunting.
(mdk/ray)