Menko Polhukam perkirakan demo tolak BBM tak lebih dari seminggu
Tedjo mengatakan pihaknya tidak akan membatasi para pendemo untuk menyampaikan protes.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno menganggap demonstrasi tolak kenaikan harga BBM adalah hal yang biasa. Menurut Tedjo, suatu kebijakan pemerintah yang diputuskan pasti ada pro dan kontra. Tedjo mengatakan hingga hari ini, aksi protes kenaikan harga BBM masih wajar.
"Ketidakpuasan biasa terjadi. Setiap kali kenaikan BBM seperti itu. Tetapi masih dalam pantauan aparat pengamanan dan bisa dikendalikan. Enggak ada masalah itu," kata Tedjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/11).
Tedjo mengatakan pihaknya tidak akan membatasi para pendemo untuk menyampaikan protes. Sebab, menurutnya, masyarakat yang berdemo akan tahu sendiri kebijakan kenaikan ini akan berdampak baik untuk mereka.
"Oh ndak (dibatasi), biarkan saja nanti kan mereka juga akhirnya mengetahui," ujarnya.
Apalagi, kata Tedjo, berdasarkan pantauannya masih banyak kendaraan mobil dan motor yang berada di jalan. Itu artinya, lanjutnya, banyak masyarakat yang masih mampu menggunakan kendaraan mereka meskipun harga BBM naik.
"Buktinya sekarang kita lihat jalan raya kan juga masih penuh. Berarti kan mereka mampu. Hanya biasa lah orang yang menyampaikan pendapatnya," ujarnya.
Tedjo menambahkan, sejumlah aksi yang dilakukan di sejumlah daerah akan selesai minggu ini. "Paling seminggu udah selesai," pungkasnya.
Baca juga:
Aksi HMI geruduk kantor Kementerian ESDM tolak kenaikan BBM
Aksi tolak kenaikan BBM di Surabaya ricuh, 5 pendemo diamankan
Demo mahasiswa tolak kenaikan harga BBM di Yogya kembali ricuh
-
Siapa yang mengungkapkan wacana pembatasan pembelian BBM subsidi? Dilansir dari Antara, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pernah mengungkapkan wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi.
-
Apa yang ingin dicapai dengan mengalihkan subsidi BBM? Jadi yang teman-teman pantas membutuhkan subsidi ini kita tentunya akan jaga. Jadi masyarakat yang ekonominya rentan pasti akan terus berikan, kita tidak mau naikan harganya," tegasnya di Jakarta, Senin (5/8)."Tapi mungkin ada teman-teman juga yang ke depannya sebenarnya harusnya sudah enggak butuh lagi subsidinya, itu bisa diarahkan untuk tidak menggunakan," kata Rachmat.
-
Bagaimana cara untuk mencegah penyalahgunaan BBM subsidi dalam kelompok kolektif? “Kalaupun pada saat melakukan transaksi pembelian ini diwakilkan kepada satu orang dalam anggota tersebut, maka anggota konsumen pengguna yang lain wajib melampirkan surat rekomendasi kepemilikan masing-masing,” tegas Harya.
-
Dimana BPH Migas membahas isu penyaluran BBM bersubsidi? Demikian dikemukakan Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim dalam Stakeholder Meeting mengenai Pendistribusian BBM Subsidi di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (18/9/2024).
-
Bagaimana BPH Migas ingin memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran? "Pastikan seluruh CCTV berfungsi dengan baik dan merekam aktivitas penyaluran selama minimal 30 hari, hal ini penting sebagai upaya transparansi dan pengawasan lebih lanjut dalam penyaluran BBM. Selain itu, pastikan pula bahwa penyaluran BBM dilakukan sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 191 Tahun 2014 yaitu hanya kepada konsumen pengguna yang berhak," terangnya.
-
Bagaimana cara pemerintah untuk mengalihkan subsidi BBM? Implementasinya menunggu revisi Peraturan Pemerintah (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak rampung.