Menko Polhukam tunggu keputusan DPR terkait delapan nama Capim KPK
Menurut Luhut, DPR sudah melakukan perosedural penetapan capim KPK dengan baik.
Pemerintah masih menunggu hasil keputusan Komisi III DPR terkait delapan nama calon pimpinan KPK rekomendasi panitia seleksi yang diserahkan sejak tiga bulan lalu itu. Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, akan menunggu dua hari untuk mendapat kepastian mengenai delapan nama calon pimpinan lembaga antirasuah tersebut.
"Saya kira, kita akan tunggu satu sampai dua hari lagi, ya kira-kira sampai Senin," kata Luhut saat ditanya wartawan usai menghadiri acara peluncuran indeks TPPU di kantor PPATK Jalan Juanda Nomor 35, Jakarta Pusat, Jumat (27/11).
Menurut dia, DPR sudah melakukan perosedural penetapan capim KPK dengan baik. Pemerintah pun akan menunggu hasil yang akan di berikan oleh DPR itu.
"Yang jelas kita sudah serahkan ke sana, sesuai dengan apa yang dikatakan presiden," katanya.
Seperti diketahui, penetapan delapan nama calon pimpinan KPK itu ditunda hingga pekan depan setelah sejumlah fraksi di Komisi III mempersoalkan persyaratan yang ada dalam kandidat itu. Salah satunya tidak adanya unsur jaksa dalam delapan nama hasil rekomendasi Pansel KPK itu.
Baca juga:
Istana yakin DPR akan pilih pimpinan KPK sesuai UU
Istana minta DPR segera pilih 5 capim KPK
Pimpinan KPK tidak harus diwakili polisi dan jaksa
Tidak ada unsur jaksa dalam 8 Capim KPK, ini tanggapan Kejagung
Ini tanggapan KPK soal Komisi III tunda pemilihan
Ini jawaban Pansel KPK dikritik DPR hasil seleksi tidak kompeten
Presiden berharap DPR segera pilih 5 dari 10 capim KPK
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Kapan Nawawi Pomolango dilantik sebagai Ketua KPK sementara? Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara Nawawi Pomolango berpose sesaat sebelum memberi keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (27/11/2023). Sebelumnya Presiden Joko Widodo, melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara.