Menko Puan minta akses air minum dan sanitasi yang layak diperluas
Menko Puan minta akses air minum dan sanitasi yang layak diperluas. Air minum dan sanitasi yang layak sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Akses air minum dan sanitasi merupakan infrastruktur dasar sangat penting dalam membangun manusia yang sehat.
Air minum dan sanitasi yang layak sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Akses air minum dan sanitasi merupakan infrastruktur dasar sangat penting dalam membangun manusia yang sehat.
Demikian disampaikan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani saat membuka acara City Sanitation Summit XVI yang diselenggarakan oleh Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) dan Program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Kamis, (24/11).
Acara pembukaan City Sanitation Summit XVI ini dihadiri sekitar 700an peserta, termasuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat M. Basoeki Hadimoeljono, PLT Gubernur Provinsi Aceh Soedarmo, Ketua AKKOPSI (Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi) HM Rizal Effendi, sekitar 48 Bupati dan Walikota se-Indonesia, 105 daerah anggota AKKOPSI, serta penggiat air minum dan sanitasi.
Saat tiba di Gedung AAC Dayan Dawood, Menko Puan langsung dipeusijuk (ditepungtawari) secara adat Aceh oleh Ketua Majelis Adat Aceh Kota Banda Aceh, Sanusi Husen. Peusijuk adalah adat Aceh untuk memuliakan tamu yang baru tiba. Ini dilakukan agar tamu merasa terkenang dan betah di Aceh dengan menjadi sahabat dan keluarga.
Dalam sambutannya, Puan mengatakan pembangunan infrastruktur dasar air minum dan sanitasi, juga selaras dengan Germas Gerakan Masyarakat untuk Hidup Sehat (Germas) yang telah diluncurkan sebagai upaya bersama untuk menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat. Dengan kondisi masyarakat yang sehat, akan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari.
Puan juga menegaskan saat ini masih terdapat 95 juta penduduk (atau 37 persen) yang belum memiliki akses air minum layak dan masih terdapat 120 juta penduduk (atau 47 persen) yang belum memiliki sanitasi yang layak. Untuk itu, program akses air minum dan sanitasi harus dapat diperluas agar dapat menjangkau wilayah-wilayah padat penduduk, wilayah perdesaan, wilayah nelayan, dan daerah tertinggal lainnya.
Upaya perluasan akses air minum dan sanitasi yang layak, selain melalui Program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dapat juga dilakukan melalui Pembangunan Berbasis Masyarakat menggunakan APBDes.
"Dibutuhkan dukungan, kepedulian, tanggung jawab dan gotong royong kita semua dalam menjaga pelestarian sumber air, serapannya, dan perilaku hidup bersih menjaga lingkungan guna memperluas akses air minum dan sanitasi," ujar katanya.
Lebih lanjut, Puan memberikan apresiasi dengan adanya solusi kreatif melalui skema keuangan mikro yang telah diinisiasi di beberapa kabupaten/ kota. Skema ini perlu segera diangkat menjadi skema nasional bekerjasama dengan lembaga keuangan.
Keterlibatan AKKOPSI melalui dukungan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) serta mempersiapkan penguatan kelembagaan, mobilisasi pendanaan, serta mempersiapkan daerah di dalam mengimplementasikan Rencana Strategi Pembangunan Sanitasi di Daerah (SSK) diakui telah banyak membantu dalam pemenuhan sanitasi di berbagai daerah. Selain itu, kerjasama dengan media juga perlu dilakukan untuk pembelajaran bahwa sanitasi merupakan hal yang perlu diprioritaskan.
"Saya berharap, pelaksanaan City Sanitation Summit ini memberikan momentum bagi upaya percepatan perluasan akses air minum dan sanitasi yang layak untuk masyarakat Indonesia," harapnya.
Kunjungan kerja Menko PMK di Banda Aceh dilanjutkan dengan mengunjungi PLTD Apung kemudian meninjau Masjid Raya Baiturahman.
Baca juga:
120 Juta penduduk Indonesia belum miliki jamban yang layak
Hadiri CSS di Aceh, Puan duduk di pelaminan dan disuguhi ketan
Bertemu PM Belanda, Menko Puan berharap kerja sama bidang pendidikan
Pemerintah ingin alat kesehatan tak lagi impor, produksi sendiri
Khofifah dan Puan serahkan bantuan sosial non-tunai
Ahok jadi tersangka, Menko Puan puji polisi profesional
Puan soal Ahok tersangka: Kita harus hormati keputusan kepolisian
-
Apa yang disampaikan oleh PKS terkait putusan MK ? "Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024,”
-
Bagaimana MKMK dibentuk? Ketiga orang ini dipilih secara aklamasi oleh seluruh hakim konstitusi.
-
Kapan pelantikan MKMK? Ketiga anggota MKMK akan dilantik dan mengucapkan sumpah pada 8 Januari 2024.
-
Bagaimana PKS menanggapi putusan MK? Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa Pilpres 2024, bersifat final dan mengikat, meski tak sepenuhnya sesuai dengan harapan. Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024.
-
Kapan PPP akan mengajukan gugatan ke MK? Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Amir Uskara meminta agar tidak ada persepsi partai berlambang kabah tidak lolos Parlementary Threshold (PT) 4 persen. PPP akan mengajukan gugatan hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Kalau kita sih belum punya cerita PPP enggak lolos. Jadi kalau ada yang mimpi PPP tidak lolos, ya biarkanlah," ujarnya di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (21/3).
-
Kenapa PPP mengajukan gugatan ke MK? Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Amir Uskara meminta agar tidak ada persepsi partai berlambang kabah tidak lolos Parlementary Threshold (PT) 4 persen. PPP akan mengajukan gugatan hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Kalau kita sih belum punya cerita PPP enggak lolos. Jadi kalau ada yang mimpi PPP tidak lolos, ya biarkanlah," ujarnya di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (21/3).