Menkum HAM usul KPK, Kejagung & Polri buat roadmap pemberantasan korupsi

Menkum HAM Yasonna Laoly menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung dan Kepolisian harus duduk bersama menyusun suatu roadmap pemberantasan korupsi bersama. Tujuannya, untuk menghindari ego sektoral dan tumpang tindih kewenangan dalam memberantas korupsi.

2017-10-16 22:12:00

Densus Antikorupsi

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung dan Kepolisian harus duduk bersama menyusun suatu roadmap pemberantasan korupsi bersama. Tujuannya, untuk menghindari ego sektoral dan tumpang tindih kewenangan dalam memberantas korupsi.

"Roadmapnya itu kita duduk bersama. Dalam korupsi tidak ada roadmap, KPK, Polri, Kejaksaan. Roadmap bersama dalam pemberantasan korupsi. Itu bayangan saya," kata Yasonna di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/10).

Roadmap tersebut nantinya akan mengatur pembagian tugas antara KPK, Kejaksaan Agung dan Kepolisian. Langkah ini juga sebagai bentuk integrasi lembaga penegak hukum yang berhak memberantas korupsi dalam satu sistem yang sama.

"Densus ini misalnya apa, KPK sasarannya dalam penegakan hukum itu apa. Misalnya apa, bidang energi, membangun sistem pencegahan, sistem e-goverment, atau apa. Jaksa bagaimana," tegasnya.

Apalagi, kata Yasonna, peradilan pidana di Indonesia sebenarnya merupakan sistem yang terintegrasi. Dia memahami baik Polri, Kejaksaan atau KPK telah menjalankan tugasnya masing-masing. Sayangnya, indeks persepsi korupsi Indonesia masih banyak persoalan.

"Kita kan perlu yang lebih jelas, kita sudah 15 tahun punya KPK. Jaksa melakukan tugasnya, Polri lakukan tugasnya, KPK lakukan tugasnya. Tapi indeks kita masih banyak persoalan," tambahnya.

Yasonna mendukung KPK, Kejaksaan dan Polri diberikan kewenangan yang besar dalam pemberantasan korupsi. Tetapi, dia mengingatkan agar personel KPK, Polri dan Kejaksaan harus menjaga integritasnya agar tidak melakukan praktik korupsi.

"Yang penting juga apa yang dikatakan Pak Laode tadi, misalnya fair juga kalau polisi misalnya memperoleh kesejahteraan yang lebih baik semoga janganlah tergoda imanku, jaksa juga begitu. Di samping penguatan-penguatan integritas," ujar Yasonna.

Ditambahkannya, ketiga lembaga juga disarankan untuk menguatkan gerakan moral antikorupsi ke masyarakat. Serta, memasukkan program pencegahan korupsi ke dalam kurikulum sekolah dasar supaya menjadi budaya yang mengakar ke anak-anak.

"Penguatan gerakan moral untuk antikorupsi itu juga harus dimulai dari bawah, dari masyarakat juga. Dari pendidikan, anak kecil jadi dalam roadmap juga kita masukin. Program pencegahan korupsi dimulai dari SD," tukasnya.

Orang lain juga bertanya?

(mdk/bal)

Kejagung Harus Segera Selesaikan Kasus Korupsi Emas, Khawatir Ada Lobi-Lobi

Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno menyoroti penanganan perkara tersebut.

kasus korupsi emas antam 1 tahun yang lalu

Kejagung Libatkan BPKP Hitung Kerugian Negara di Kasus Korupsi KLHK

Kejagung menilai kasus ini terbilang mirip dengan perkara Duta Palma,

KLHK 1 tahun yang lalu

Kejagung Tetapkan 5 Tersangka Baru Kasus Korupsi Komoditi Timah

Ketut menyebut, penetapan lima tersangka itu dilakukan pada Jumat, 16 Februari 2024.

kasus korupsi 1 tahun yang lalu

Kejagung Tetapkan 5 Tersangka Baru Kasus Korupsi Komoditi Timah

Ketut menyebut, penetapan lima tersangka itu dilakukan pada Jumat, 16 Februari 2024.

kasus korupsi 1 tahun yang lalu

Alasan KPK Hentikan Penyidikan Kasus Korupsi Eks Bupati Kotawaringin Timur

Dalam kasus ini, Supian hadi ditetapkan sebagai tersangka pada Februari 2019 silam.

KPK 1 tahun yang lalu

Penyidik Berpakaian Preman Tenteng Koper Merah Bersarung Hitam Buntut OTT Pemprov Kalsel

Hal itu usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap terduga pejabat Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

OTT KPK 1 tahun yang lalu

KPK Dalami Dugaan Kasus Korupsi Oleh Pejabat Pemkot Pekanbaru

Berdasarkan informasi yang dihimpun, penyidik mengamankan delapan orang yang diduga terlibat dalam kasus rasuah.

KPK 1 tahun yang lalu

Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi Komoditi Timah, Ditahan di Rutan Pondok Bambu

Sudah ada sembilan tersangka dari puluhan saksi diperiksa Kejagung,

pengolahan timah 1 tahun yang lalu

Eks Pejabat MA Jadi Tersangka Suap Vonis Bebas Ronald Tannur, KPK Prihatin Hakim Masih Bisa Diintervensi

KPK berharap, kasus keterlibatan Zarof Ricar dalam kasus suap vonis bebas Ronald Tannur dapat menjadi pembelajaran bagi para hakim agung.

KPK 1 tahun yang lalu

Pengelolan Rupbasan akan Dilimpahkan Kemenkum HAM ke Kejagung, Ini Alasannya

Kemenkum HAM tengah membahas rencana pengalihan tersebut bersama dengan pihak Kejagung.

rupbasan adalah 1 tahun yang lalu

KPK Cegah WNA Bepergian Buntut Kasus Korupsi Pengadaan Lahan di Rorotan

WNA tersebut dicekal terhitung sejak 5 Juli guna mempermudah penyidik

KPK 1 tahun yang lalu

Kejagung Buka Suara Terkait Sosok HL, Pemilik Rumah di PIK Digeledah Dalam Kasus Korupsi Timah

Kejagung menyatakan banyak pihak yang keliru terkait sosok HL yang rumahnya digeledah penyidik.

Kejagung 1 tahun yang lalu

Penggeledahan KPK Berlanjut di Semarang, Kantor Dinas Damkar 6,5 Jam Diobok-obok Penyidik

KPK juga sempat mengumpulkan ponsel para pegawai yang bertanggung jawab atas perencanaan keuangan dan administrasi.

korupsi di pemkot semarang 1 tahun yang lalu