Mensesneg Ralat Jubir Presiden, Pemerintah Harus Tegas Batasi Mudik
Menanggapi itu, Sosiologi Universitas Indonesia Ida Ruwaida menilai seharusnya ada kebijakan yang tegas untuk mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno meluruskan pernyataan Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman yang menyatakan masyarakat boleh mudik lebaran Idul Fitri 2020. Rilis itu disampaikan Fadjroel usai Presiden Jokowi rapat terbatas membahas mudik.
Dalam rilis itu, Fadjroel menyebut bahwa Jokowi membolehkan mudik dengan syarat masyarakat harus isolasi mandiri selama 14 hari. Pratikno menilai ucapan Fadjroel itu kurang tepat.
-
Kapan puncak arus mudik Lebaran diperkirakan terjadi? Arus mudik Lebaran diperkirakan terjadi pada 19-21 April 2023.
-
Bagaimana kata-kata mudik lucu bisa memperkuat tradisi Lebaran? Kata-kata mudik lucu yang berkaitan dengan mudik juga memiliki kekuatan untuk memperkuat tradisi dan budaya Lebaran yang kental dengan nuansa kebersamaan dan keceriaan.
-
Dimana terjadi kepadatan arus mudik menjelang Lebaran 2024? Kepadatan mulai terjadi di kawasan Pelabuhan Merak, Banten, oleh rombongan pemudik yang ingin berpergian lewat jalur laut.
-
Kue apa saja yang menjadi ciri khas Lebaran di Minangkabau? Ragam sajian makanan khas Minangkabau ini selalu wajib ada di meja untuk disantap bersama keluarga besar membuat suasana lebaran semakin terkesan dan penuh dengan kehangatan.Berikut ragam kue khas Minang yang wajib disajikan di atas meja ketika hari raya lebaran.
-
Di mana sebagian besar orang akan mudik Lebaran? Paling banyak di Pulau Jawa.
-
Di mana Kapolri meninjau kesiapan mudik Lebaran? Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto meninjau kesiapan mudik Lebaran di Pelabuhan Gilimanuk di Kabupaten Jembrana, Bali, Kamis (4/4).
Menanggapi itu, Sosiologi Universitas Indonesia Ida Ruwaida menilai seharusnya ada kebijakan yang tegas untuk mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19.
"Jika mau sehat dan selamat semuanya, perlu ada kebijakan yang tegas dari negara dalam membatasi mudik saat ini," ujarnya saat dihubungi merdeka.com, Kamis (2/4).
Ia menambahkan, pemerintah juga harus memberikan imbauan dan edukasi kepada masyarakat atas risiko penyebaran virus corona bila tetap melakukan mudik.
"Perlu edukasi, literasi pada masyarakat atas risiko mudik, apalagi Jakarta masuk wilayah pandemi tertinggi," katanya.
Ia meyakini bila sosialisasi secara masif terkait pembatasan mudik dilakukan oleh pemerintah, budaya mudik masyarakat Indonesia bisa ditunda.
"Salat Jumat yang wajib saja bisa jadi Salat Dzuhur demi keselamatan banyak pihak, apalagi soal mudik di tengah pandemi corona," terangnya.
Selain itu, ia juga mempertanyakan bagaimana kesiapan kontrol kesehatan dari daerah, apabila arus mudik terjadi. Karena budaya mudik merupakan tradisi yang bersifat masif (masal) yang tidak mungkin negara bisa mengontrol perilaku pemudik.
"Selama masyarakat belum ada kesadaran tentang resiko mudik, dan negara juga tak mampu kontrol serta menjamin kondisi sehat para pemudik (berangkat dan kembali ke jakarta). Maka pembatasan mudik perlu dilakukan," pungkasnya.
Baca juga:
PSI: Mudik Tahun Ini Harus Dilarang, Imbauan Tak Cukup
Ridwan Kamil Perketat Kedatangan Pemudik dari Segala Lini
Pemerintah Batal Larang Warga Mudik, Wali Kota Kediri Sebut Siapa Bisa Jamin Mereka?
Bank Indonesia Nilai Mudik Buat Skenario Buruk Ekonomi Jadi Kenyataan
Wamendes: Desa Harus Dilindungi dari Pemudik
Mensos Juliari Tak Yakin Pemberian Bansos Bisa Buat Warga DKI Tak Mudik