Mensos akan Buat Aturan Khusus untuk Permudah Penyaluran Bantuan ke Kawasan 3T
Beberapa pendamping PKH pun menyatakan penyaluran bantuan ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ditempuh dengan menumpang perahu kecil menyusuri sungai atau menyeberangi laut. Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan itu, berkisar antara Rp200-600 ribu.
Beberapa wilayah terluar, terpencil dan tertinggal (3T) mengalami kendala dalam penerimaan bantuan sosial. Untuk itu, Menteri Sosial Tri Rismaharini akan menekan peraturan agar mempermudah mereka mendapatkan hak-haknya.
Hal tersebut dikatakan Risma saat melakukan pertemuan dengan pemerintah daerah, bank Himbara, dan pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Riau, Selasa (31/8).
-
Apa yang dilakukan Risma ketika ada sengketa dalam bansos? "Kalau saya turun biasanya kalau itu ada dispute (sengketa), misalkan perselisihan, itu baru saya turun. Itu pun saya mengajak dari perguruan tinggi,"
-
Siapa yang membagi bansos? Menteri Sosial Tri Rismaharini menjelaskan alasan dirinya jarang membagikan langsung bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.
-
Bagaimana Ranty Maria, Hana Saraswati, dan Sarah Kiehl menunjukkan kekompakan mereka? Meski tak semua mahir, mereka saling membantu agar sama-sama bisa bersenang-senang. Kepedulian satu sama lain inilah yang membuat netizen menaruh simpati pada geng artis yang satu ini.
-
Apa yang berhasil diselamatkan Kemensos terkait penyaluran bansos? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan progres perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di tahun 2020 banyak mendapatkan catatan dari BPK, BPKP, dan KPK. Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
-
Bansos beras apa yang dihentikan penyalurannya? Pemerintah akan menghentikan sementara penyaluran bantuan sosial (bansos) beras kemasan 10 kilogram (kg) mulai 8-14 Februari 2024.
-
Bagaimana cara membedakan Bansos milik Jokowi dengan Bansos Kemensos? Cara paling mudah mengetahui perbedaannya, Bansos milik Jokowi yakni pada tas kantong merah putih itu ada logo Istana Presiden RI. Sementara di versi Bansos Kemensos tertulis 'Bantuan Presiden Republik Indonesia Melalui Kementerian Sosial' namun tidak ada logo Istananya.
"Bantuannya saja Rp200 ribu. Ongkosnya sampai Rp200-600 ribu. Sudah gitu taruhan nyawa. Ya untuk apa Pak. Saya akan siapkan peraturan khusus supaya mereka bisa menerima bantuan," katanya.
Sementara itu, dia mendengar beberapa kendala dari penyalur bantuan. Beberapa pendamping PKH pun menyatakan penyaluran bantuan ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ditempuh dengan menumpang perahu kecil menyusuri sungai atau menyeberangi laut. Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan itu, berkisar antara Rp200-600 ribu.
Sementara itu, politikus PDIP itu menjelaskan, faktor biaya dan kondisi alam yang sulit, membuat KPM di kawasan 3T terlambat menerima bansos. "Jangan-jangan itu juga yang menjadi penyebab besarnya bansos yang tidak tersalurkan," bebernya.
Walaupun begitu dia akan melakukan asesmen terlebih dahulu untuk memastikan pendekatan yang paling tepat. Sehingga kata dia penerima manfaat di kawasan 3T bisa mendapatkan haknya.
"Mungkin memang harus menggunakan pendekatan geografis bukan administratif. Khususnya untuk kawasan dengan wilayah kepulauan," ungkapnya.
Sementara itu dalam pertemuan tersebut juga Risma mengevaluasi pencairan bantuan sosial di Provinsi Riau. Dia pun mendapatkan laporan adanya ribuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) baik untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Untuk PKH, Risma mengecek progres penyaluran bantuan di Kota Pekanbaru, Pelalawan, Rokan Hulu, Indragiri Hilir, dan Kampar. Untuk Tahap l, terdapat 202 KPM menerima kartu. Tahap ll, terdapat 2.662 kartu belum terdistribusi.
Lalu untuk BPNT di Kota Pekanbaru disampaikan bahwa dalam periode tiga bulan total yang tidak tersalurkan sebanyak 8.044. Yaitu bulan Juli terdapat 3247 kartu belum terdistribusi, Agustus 2472, dan bulan September sebanyak 2325 kartu.
Hadir dalam pertemuan itu anggota Komisi VIII DPR RI DR. Achmad, Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Syafaruddin Poti, Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, dan Staf Khusus Menteri Sosial.
(mdk/fik)