Mensos Risma Lakukan Pencairan Kilat Bantuan Sosial di Bali
Dalam rapat tersebut, Mensos menyoroti ada KPM di Bali yang belum menerima bantuan sekitar 75.000 dengan perhitungan akumulasi anggaran yang belum cair dari Juli-September mencapai sekitar Rp450 miliar.
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini melakukan pencairan kilat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako untuk mendorong pendistribusian bantuan sosial di Bali.
“Saya datang ke sini karena kartunya belum diserahkan kepada penerima, sehingga saya minta para penerima PHK dijemput,” ujar Mensos Risma usai menyaksikan penyaluran PKH dan Program Sembako di Kabupaten Badung, Bali, Selasa (19/10).
-
Apa saja ragam bantuan dalam Bansos PKH? Besaran Bansos PKH 1. Ibu hamil/nifas: Rp750.000/tahap atau Rp3.000.000/tahun2. Anak usia dini 0-6 tahun: Rp750.000/tahap atau Rp3.000.000/tahun3. Pendidikan anak SD/sederajat: Rp225.000/tahap atau Rp900.000/tahun4. Pendidikan anak SMP/sederajat: Rp375.000/tahap atau Rp1.500.000/tahun 4. Pendidikan anak SMA/sederajat: Rp500.000/tahap atau Rp2.000.000/tahun 5. Penyandang disabilitas berat: Rp600.000/tahap atau Rp2.400.000/tahun 7. Lanjut usia: Rp600.000/tahap atau Rp2.400.000/tahun
-
Siapa saja yang bisa mendapatkan Bansos PKH? Adapun beberapoa kriteria penerima Bansos PKH, yaiitu ibu hamil, memiliki anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, atau anak sekolah usia 15 sampai 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar sembilan tahun.
-
Bagaimana cara mengecek Bansos PKH melalui HP? Berikut langkah-langkah atau cara cek Bansos PKH lewat HP:1. Pertama, buka situs resmi Kementerian Sosial atau klik cekbansos.kemensos.go.id.2. Setelah itu, isi informasi tentang wilayah tempat tinggal Anda. 3. Masukkan nama Penerima Manfaat sesuai dengan data di Kartu Tanda Penduduk (KTP) Anda.4. Kemudian ketikkan kode keamanan yang muncul di layar.5. Klik tombol “CARI DATA” dan tunggu sebentar.6. Hasil pencarian akan menampilkan nama Anda dan status sebagai penerima bantuan.
-
Apa yang berhasil diselamatkan Kemensos terkait penyaluran bansos? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan progres perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di tahun 2020 banyak mendapatkan catatan dari BPK, BPKP, dan KPK. Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
-
Apa yang dilakukan Risma ketika ada sengketa dalam bansos? "Kalau saya turun biasanya kalau itu ada dispute (sengketa), misalkan perselisihan, itu baru saya turun. Itu pun saya mengajak dari perguruan tinggi,"
-
Bagaimana cara membedakan Bansos milik Jokowi dengan Bansos Kemensos? Cara paling mudah mengetahui perbedaannya, Bansos milik Jokowi yakni pada tas kantong merah putih itu ada logo Istana Presiden RI. Sementara di versi Bansos Kemensos tertulis 'Bantuan Presiden Republik Indonesia Melalui Kementerian Sosial' namun tidak ada logo Istananya.
Pencairan kilat itu dilakukan Risma setelah mengadakan rapat pemadanan data bantuan sosial (bansos) dengan kepala dinas sosial seluruh kabupaten/kota di Bali, perwakilan bank-bank milik negara (Himbara) dan para pendamping sosial.
Dalam rapat tersebut, Mensos menyoroti ada KPM di Bali yang belum menerima bantuan sekitar 75.000 dengan perhitungan akumulasi anggaran yang belum cair dari Juli-September mencapai sekitar Rp450 miliar.
Oleh karena itu, Risma meminta para pendamping bantuan sosial untuk menjemput para penerima manfaat yang belum melakukan transaksi dari Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan.
“Yang katanya belum dibagi, saya minta jemput. Ternyata ya betul, mereka belum mencairkan selama lima bulan,” kata Risma.
Dalam pencairan kilat itu Mensos Risma memastikan belasan penerima manfaat yang tiba di lokasi acara di Kabupaten Badung langsung menerima bantuan tersebut secara tunai.
Risma juga mengingatkan kepada pemerintah daerah untuk mempercepat distribusi bantuan sosial mengingat perannya dalam mendorong roda perekonomian. “Kalau masih ada ribuan KPM belum cair, ekonomi di level bawah tidak bergerak. Sementara ini sudah pertengahan Oktober. Kalau tidak segera dicairkan akan segera kena blokir," ujar Risma.
Baca juga:
Risma Desak Daerah Percepat Distribusi Bansos: Ini Berpengaruh Pada Pemulihan Ekonomi
Bantuan Beras Diganti Uang, Budi Waseso Sebut Bulog akan Merugi Tahun Ini
Pemerintah Diminta Pastikan Bansos Cair 100 Persen jika PPKM Diperpanjang
Dukung Pemulihan Ekonomi Mikro Perbatasan, Kodim 0911/Nunukan Bantu Ratusan PKL
Cerita Haru dari PKL di Mataram, Pertama Kali Terima Bantuan Langsung dari Menteri
Bansos Dinilai Tak Cukup Atasi Kemiskinan, Perlu Pemberdayaan Masyarakat