Pendaftaran capim KPK resmi ditutup. Sejumlah pendaftar bukan nama baru.
Sejumlah nama-nama mulai bermunculan di hari terakhir pendaftaran Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 204-2029, Senin (15/7).
Proses pendaftaran Capim dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK telah dibuka sejak 26 Juni sampai dengan 15 Juli.
Selama proses berlangsung, Panitia Seleksi (Pansel) juga melakukan 'jemput bola' mengajak sejumlah nama untuk ikut mendaftar.
Di antara nama yang ikut mendaftar adalah Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Dia mengaku masih ingin berkecimpung di dunia rasuah. "Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, saya mendaftarkan diri untuk menjadi Capim KPK untuk periode 2024-2029. Berharap rida dan perlindungan Allah SWT, semoga terpilih pimpinan yang terbaik untuk pemberantasan di Indonesia," kata Ghufron melalui keterangan, Senin (15/7).
Ghufron diketahui sempat memiliki hubungan tidak harmonis dengan Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Bahkan konflik tersebut berujung pelaporan kepada salah seorang anggota Dewas ke Bareskrim Mabes Polri, dengan dugaan pencemaran nama baik.
Sebelumnya, Ghufron juga pernah menjalani pemeriksaan etik di Dewas atas dugaan penyelewengan jabatan. Dia berhasil lolos usai melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Jejak Ghufron rupanya diikuti oleh wakil ketua lainnya, Johanis Tanak. Dia mengaku telah mendapat restu dari para pimpinan KPK lainnya agar bisa menduduki jabatan lagi di Komisi Antirasuah.
"Teman-teman pimpinan KPK menghendaki saya ikut seleksi capim KPK karena saya baru sekali ikut seleksi dan ada dukungan dari teman-teman," ujar Johanis Tanak kepada wartawan.
"Dokumen sudah lengkap, tinggal merapikan saja," lanjutnya.
Pendaftaran Capim KPK rupanya juga turut disambut dengan antusias beberapa orang yang pernah menjabat di lingkungan pemerintah. Mantan Menteri ESDM, Sudirman Said menyatakan dirinya mencalonkan diri sebagai Capim KPK saat hari terkahir pendaftaran.
"Sudirman Said mengambil keputusan ini setelah mempertimbangan dorongan dari berbagai koalisi masyarakat sipil," tulis siaran pers diterima, Senin (15/7).
Dia ingin berkiprah di dunia KPK, berasal dari dorongan dan dukungan dari berbagai pihak yang dinilai sosok berintegritas hingga memiliki rekam jejak bagus serta berpengalaman.
Sosoknya juga dianggap bisa mengangkat kembali marwah KPK yang saat ini tengah merosot di hadapan publik.
"Saya menyampaikan terima kasih atas kepercayaan dan harapan baik dari kawan-kawan gerakan masyarakat sipil. Setelah mempertimbangkan banyak saran dan masukan dari berbagai pihak, terutama koalisi masyarakat sipil yang peduli terhadap pemberantasan korupsi, saya akan ikut ambil bagian untuk mengikuti seleksi Capim KPK. Semoga ikhtiar untuk membenahi tata kelola pemerintahan yang bersih ini diberikan kemudahan dan kelancaran," tegas Sudirman Said, Senin (15/7).
Sudirman Said menegaskan, menjadi pimpinan KPK, sebagaimana juga posisi-posisi pimpinan publik lainnya, senantiasa untuk memenuhi kepentingan dan harapan publik, bukan menjadi agenda pribadi.
"Karena itu, dalam beberapa pekan terakhir saya memang berdiskusi dengan sejumlah pihak yang mewakili pandangan publik, termasuk rekan-rekan gerakan masyarakat sipil. Apabila memang menjadi kehendak publik dan dapat memberi manfaat bagi masyarakat, saya mempertimbangkan ikut serta dalam seleksi calon pimpinan KPK," dia menandasi.
Tidak mau kalah, para mantan pegawai KPK juga mendaftarkan diri untuk menjadi pimpinan. Sebanyak empat orang mantan pegawai KPK yang merupakan korban Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) ikut serta dalam pencalonan diri pimpinan KPK periode 2024-2029.
"Rekan-rekan, empat orang anggota IM57 mendaftar Capim KPK hari ini," kata ketua IM57+Institute, Praswad Nugraha saat dikonfirmasi, Senin (15/7).
Keempat mantan pegawai itu kini telah bergabung dengan bersama Indonesia Memanggil Lima Tujuh alias IM57+institute sebagai wadah organisasi gerakan anti korupsi yang didirikan oleh para eks pegawai KPK.
Keempat mantan pegawai KPK yakni Herry Muryanto (Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat); Giri Suprapdiono (Direktur Dikyanmas); Hotman Tambunan (Kepala Training ACLC KPK); dan Arien Marttanti Koesniar (Kabag Rumah Tangga).
Praswad menyebut keempat mantan pegawai KPK itu mendaftarkan diri berlari dari banyaknya masalah di internal Komisi Antirasuah. Baik dari segi pimpinan hingga pegawainya.
"Melihat banyaknya pimpinan KPK yang terjerat dengan pelanggaran kode etik, bahkan ketua KPK menjadi tersangka pemerasan," ungkap Praswad.
"Melihat banyaknya penyidik, petugas rutan, yang juga melakukan pemerasan terhadap saksi dan keluarga tahanan," sambung dia. Belum lagi masalah kepercayaan publik terhadap KPK yang sangat merosot hingga membuat keempat korban TWK itu ingin berkiprah lagi.
"Maka kami terpanggil untuk mendaftarkan diri menjadi Pimpinan KPK," pungkas dia.
Saat ini 79 orang sudah mendaftar sebagai Capim dan 64 orang sebagai calon Dewas KPK.
Arif merinci, 525 pendaftar terdiri dari 318 orang yang mendaftar sebagai capim KPK dan 207 orang yang mendaftar sebagai calon anggota Dewas KPK.
Baru 10 orang yang mendaftar capim KPK dan 16 orang mendaftar dewas KPK.
Pendaftaran Capim KPK dimulai dari 26 Juni - 15 Juli 2024
Pansel mencatat 468 orang meregistrasi akun, 42 orang mendaftar capim dan 42 calon Dewas KPK.
Pendaftaran capim KPK dimulai 26 Juni-15 Juli 2024.
Pansel Capim KPK mengaku sudah melakukan upaya jemput bola untuk mencari Capim dan Dewas KPK yang memiliki kompetensi pemberantasan korupsi.
Pansel KPK memiliki tugas dalam mencari 10 orang yang nantinya akan memimpin KPK dan akan mengawasi KPK.
Pendaftaran Capim dan Dewas KPK akan ditutup pada Senin, pukul 23.59 WIB.
Menurutnya, para peserta yang gagal tidak menyampaikan alasan dari ketidakhadiran mereka saat tes tertulis.
Masyarakat masih bisa mendaftarkan diri sampai dengan Senin (15/7) besok pukul 00.00 WIB.
Menurut Yudi, jangan sampai proses seleksi Capim KPK berulang seperti terpilihnya Firli Bahuri.