Meski Tersangkut OTT KPK, 16 Proyek di Muara Enim Tetap Dilanjutkan
Meski menjadi pokok utama dalam operasi tangkap tangan KPK yang menjerat Bupati Muara Enim nonaktif Ahmad Yani, pengusaha dan pejabat Dinas PUPR, 16 proyek pembangunan jalan di daerah itu tetap dilanjutkan.
Meski menjadi pokok utama dalam operasi tangkap tangan KPK yang menjerat Bupati Muara Enim nonaktif Ahmad Yani, pengusaha dan pejabat Dinas PUPR, 16 proyek pembangunan jalan di daerah itu tetap dilanjutkan.
Sekretaris Daerah Muara Enim Hasanuddin mengungkapkan, langkah pertama yang dilaksanakan adalah mencari pengganti Elfin Muchtar yang sebelumnya menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) dari 16 paket proyek tersebut. Statusnya sebagai Kabid Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Muara Enim sudah dinonaktifkan.
-
Kapan Bupati Labuhanbatu ditangkap KPK? Keempatnya ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 11 Januari 2024 kemarin.
-
Kapan KPK menahan Bupati Labuhanbatu? Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan sejumlah uang hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (12/1/2024).
-
Bagaimana KPK menangkap Bupati Labuhanbatu? Keempatnya ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 11 Januari 2024 kemarin.
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Dimana Bupati Labuhanbatu ditangkap oleh KPK? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Labuhanbatu Erick Adtrada Ritonga setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.
-
Kenapa Bupati Labuhanbatu ditangkap oleh KPK? KPK telah menahan Bupati Labuhanbatu Erick Adtrada Ritonga sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.
"Kita akan gelar rapat dalam waktu dekat untuk mengisi PPK yang kosong. 16 proyek ini harus berjalan," ujar Hasanuddin, Jumat (6/9).
Menurut dia, proyek tersebut harus tetap berjalan karena masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) hingga lima tahun ke depan. Setelah ada PPK yang baru, pemerintah setempat tinggal mencari solusinya karena 16 proyek tersebut dimenangkan PT Enra Sari milik Robi yang ikut terjerat OTT KPK.
"Jadi tidak ada alasan untuk tidak mengerjakannya, harus jalan. Visi misi pemerintahan saat ini harus tetap berjalan, roda pemerintahan jalan," tukasnya.
Baca juga:
KPK Geledah Kantor Penyuap Bupati Muara Enim di Palembang
Profil Bupati Muara Enim yang Terciduk OTT KPK karena Korupsi Proyek 16 Jalan
Tersangka Distribusi Gula, Dirut PTPN III Menyerahkan Diri ke KPK
Ekspresi Bupati Muara Enim Saat Ditahan KPK
Ditahan KPK, Penyuap Bupati Muara Enim Tundukkan Kepala
Jadi Tersangka, Bupati Muara Enim Ditahan di Rutan Polres Jakpus