Moeldoko Rekomendasikan TWK Libatkan NU dan Muhammadiyah
Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko mendorong Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dilibatkan dalam pengujian wawasan kebangsaan pegawai sebagai syarat untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko mendorong Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dilibatkan dalam pengujian wawasan kebangsaan pegawai sebagai syarat untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
"KSP dalam hal ini merekomendasikan untuk juga melibatkan NU dan Muhammadiyah yang sudah teruji mampu merajut simpul kebangsaan dan kebhinekaan Indonesia," katanya, Rabu (26/5).
-
Kenapa TPS di Distrik Naikere rawan diserang KKB? Selain itu, kawasan Distrik Naikere rawan karena menjadi daerah perlintasan kelompok kriminal bersenjata (KKB)," tutur dia seperti dilansir Antara.
-
Apa yang ditemukan di TKP? Petugas Polsek Denpasar Selatan mengamankan sejumlah barang bukti di TKP. Bukti yang diamankan berupa KTP, kartu nikah, dompet warna cokelat, Kartu Indonesia Sehat, kartu vaksin covid, dan kabel catok rambut warna hitam yang dipakai melilit leher korban.
-
Mengapa kantor Wali Kota Semarang digeledah oleh KPK? Asep menyebut bahwa penggeledahan dilakukan setelah tim penyidik menemukan adanya kasus korupsi pengadaan hingga pemerasan di lingkungan Pemkot Semarang.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Kenapa Kaesang datang ke KPK? "Saya datang ke sini bukan karena undangan, bukan karena panggilan tapi inisiatif saya dan saya tadi juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat," kata Kaesang kepada wartawan di gedung lama KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (17/9).
Rekomendasi ini disampaikan menyusul munculnya polemik 51 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Moeldoko yakin, keterlibatan NU dan Muhammadiyah bisa melengkapi mekanisme pengujian wawasan kebangsaan pegawai.
Selain merekomendasikan NU dan Muhammadiyah, mantan Panglima TNI ini juga meminta agar lembaga pemerintah menyiapkan sejumlah skenario untuk meningkatkan wawasan kebangsaan pegawai. Salah satunya, mendorong pegawai dengan wawasan kebangsaan rendah mengikuti pendidikan kedinasan.
"Melalui pendidikan kedinasan seperti yang diinginkan Bapak Presiden. Karena ini memang (wawasan kebangsaan) harus diperkuat dari waktu ke waktu," ujarnya.
Sebelumnya, Moeldoko menanggapi 51 pegawai KPK tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Menurutnya, kondisi itu sebenarnya tidak hanya terjadi di KPK tapi juga lembaga lain, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Soal tidak lulus uji TWK sebenarnya tidak hanya di KPK tetapi juga di lembaga-lembaga lain seperti itu kondisinya," katanya.
Mantan Wakil Gubernur Lemhannas ini menyebut, jauh sebelum KPK memberlakukan TWK bagi pegawainya, lembaga lain sudah menerapkan. TWK dianggap penting untuk menguji sekaligus memperkuat pengetahuan pegawai terkait Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Persoalan wawasan kebangsaan itu bisa naik turun karena memang ancamannya semakin keras. Oleh karena itu, penguatan sungguh sangat diperlukan," ujarnya.
Moeldoko pun heran, TWK yang dilakukan KPK untuk pegawainya menuai polemik. Padahal, seharusnya semua pihak mendukung lembaga yang ingin memperkuat wawasan kebangsaan pegawainya.
"Kenapa kita mesti bertele-tele mendiskusikan sesuatu yang baik untuk kepentingan masa depan Indonesia. Ini bangsa ini sungguh kadang-kadang kehilangan akal sehat," ucap dia.
Baca juga:
Direktur KPK Soal 51 Pegawai Tak Lolos TWK Dipecat: Instruksi Presiden Diabaikan
51 Dari 75 Pegawai Tak Lolos TWK Dipecat, ICW Sebut Pimpinan KPK Membangkang Jokowi
Moeldoko Sebut Pegawai tidak Lolos TWK bukan Cuma di KPK, Lembaga Lain Juga
Pimpinan Diminta Selesaikan Polemik Pemecatan 51 Pegawai Agar Kerja KPK Optimal
BKN Sebut Tindak Lanjut 75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Sesuai Arahan Jokowi
Novel Baswedan: Kami Telah Berupaya hingga Batas Akhir yang Bisa Diperjuangkan