Moeldoko Sebut Pemerintah Kaji Usulan Penyebutan KKB Diganti Separatis Teroris
Dia menjelaskan nantinya pemerintah tetap meletakan antara ketegasan dengan penghormatan terhadap HAM. Sebab menurut dia hal tersebut tdak boleh diabaikan.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan saat ini pemerintah sedang mengkaji terkait penyebutan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menjadi separatis teroris. Hal tersebut seiring dengan tindakan para KKB yang sudah menjurus pada tindakan teroris.
"Persoalan julukan kita lagi kaji ya, lagi kaji dengan seksama nanti ditunggu saja seperti apa nantinya," katanya dalam konferensi pers virtual, Rabu (28/4).
-
Kenapa TPS di Distrik Naikere rawan diserang KKB? Selain itu, kawasan Distrik Naikere rawan karena menjadi daerah perlintasan kelompok kriminal bersenjata (KKB)," tutur dia seperti dilansir Antara.
-
Apa yang dilakukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Papua? Pak Kapolri beliau jam 5 sudah berada di Papua, dengan Panglima TNI. Jadi beliau tidak bisa hadir, karena beliau tidak bisa hadir tentunya kita tidak mengikutsertakan para pejabat lainnya. Sehingga murni kita adalah PP Polri pada acara hari ini ya.
-
Kapan Prabowo tiba di Sumatera Barat? Calon Presiden (Capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto tiba di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) Padang Pariaman pada Sabtu (9/12) pagi.
-
Sejak kapan Soto Podjok Kediri eksis? Terdapat tempat nyoto legendaris di Kota Kediri, Jawa Timur. Kabarnya, warung ini sudah eksis sejak 1926 silam.
-
Apa yang terjadi di Kampung Teko? Kampung ini disebut jadi salah satu daerah yang hampir tenggelam di wilayah Jakarta.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
Dia menjelaskan nantinya pemerintah tetap meletakan antara ketegasan dengan penghormatan terhadap HAM. Sebab menurut dia hal tersebut tdak boleh diabaikan.
"Kita tidak boleh mengabaikan tentang itu, satu sisi diperlukan tindakan-tindakan yang sangat tegas karena ini berkaitan dengan rasa takut yang berlebihan bagi masyarakat dan rasa aman yang sudah mulai di ragukan di sana, buktinya ada pembunuhan guru, pembunuhan masyarakat asli, pembakaran sekolah," bebernya.
Sebelumnya diketahui Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen TNI Purn Teddy Lhaksmana Widya Kusuma menilai penyebutan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua kini sudah tak relevan lagi. Menurut dia, sejumlah pihak ingin agar KKB diganti menjadi separatis teroris.
"Penyebutan nama KKB sudah tidak sesuai dan beberapa pihak mengusulkan penyebutan KKB menjadi separatis teroris. Hal ini menjadi sebuah tindak kontra-terorisme melalui Resolusi 1373 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa," jelas Teddy dikutip dari siaran pers, Selasa (27/4/2021).
Dia menegaskan, dengan kondisi Papua saat ini, maka pemerintah punya peluang untuk menuntaskan masalah KKB. Terlebih, kata Teddy, evaluasi operasi di Papua sudah dibahas.
"Operasi penuntasan KKB harus dilanjutkan," ucapnya.
Sementara itu, Kepala BNPT Boy Rafli Amar dan Asops Kapolri Irjen Pol Imam Sugianto sepakat bahwa operasi di Papua bukan operasi militer, melainkan operasi penegakkan hukum. Untuk itu, kejahatan KKB di Papua bisa diproses secara hukum.
"Tapi keterlibatan TNI di sana terkait masalah kedaulatan negara, sehingga harus totalitas hadapi situasi di Papua," kata Boy.
Baca juga:
KSP Sebut Presiden Minta Kapolri & Panglima TNI Perhatikan HAM Saat Tumpas KKB
Dankor Brimob Berduka 1 Polisi Gugur Saat Kontak Tembak dengan KKB
Moeldoko Sebut Tindakan KBB Sudah Kategori Terorisme
Anggota DPR Asal Papua Kritik Pemerintah, Banyak Rakyat Pegunungan Tidak Diperhatikan
Pimpinan DPD: Menyelesaikan Masalah Papua Tidak Cukup dengan Hukum dan Senjata
Baku Tembak dengan Satgas Nemangkawi, 5 Anggota KKB Tewas Dekat Markas Lumawi