Moeldoko: Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Dorong Efisiensi Penyaluran Bansos
Hal ini bisa terjadi karena ada pembenahan tata kelola data dan utilisasi NIK yang dilakukan bersama Kemensos dan Kemendagri.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) 2021-2022 berhasil meminimalkan terjadinya ketidaktepatan sasaran dan efisiensi dalam perluasan cakupan penerima bansos. Hal ini bisa terjadi karena ada pembenahan tata kelola data dan utilisasi NIK yang dilakukan bersama Kemensos dan Kemendagri.
"Data Tata Kelola Sejahtera (DTKS) saat ini telah padan NIK 85 persen, setara dengan Rp1,79 Triliun, dan penerima bantuan iuran JKN setara dengan Rp672 miliar," kata Moeldoko saat menyampaikan laporan capaian Stranas PK pada Hari Anti Korupsi Sedunia, di KPK, Kamis (9/12).
-
Bagaimana cara membedakan Bansos milik Jokowi dengan Bansos Kemensos? Cara paling mudah mengetahui perbedaannya, Bansos milik Jokowi yakni pada tas kantong merah putih itu ada logo Istana Presiden RI. Sementara di versi Bansos Kemensos tertulis 'Bantuan Presiden Republik Indonesia Melalui Kementerian Sosial' namun tidak ada logo Istananya.
-
Kenapa Mayjen Moestopo membentuk pasukan Terate? Alih-alih menertibkan para pembuat onar di masyarakat, Mayjen Moestopo justru memberdayakan mereka untuk ikut berjuang dalam perang revolusi.
-
Bansos beras apa yang dihentikan penyalurannya? Pemerintah akan menghentikan sementara penyaluran bantuan sosial (bansos) beras kemasan 10 kilogram (kg) mulai 8-14 Februari 2024.
-
Siapa yang Ganjar Pranowo temui di Banyumas? Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo menghadiri silaturahmi bersama Asosiasi Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (9/1/2024).
-
Siapa yang bertemu dengan Prabowo dan Anies Baswedan? Susi Pudjiastuti mencuri perhatian publik setelah melakukan pertemuan dengan Prabowo dan Anies Baswedan.
-
Apa yang dilakukan Menhan Prabowo Subianto bersama Kasau Marsekal Fadjar Prasetyo? Prabowo duduk di kursi belakang pesawat F-16. Pilot membawanya terbang pada ketinggian 10.000 kaki.
Moeldoko menambahkan, Stranas PK juga mendorong program pengadaan barang jasa berbasis elektronik atau berbasis digital dengan e-katalog. Serta menggandeng 290.000 UMKM menjadi mitra pemerintah dalam pengadaan barang jasa.
"Ini berpotensi mencegah kemahalan harga barang/jasa sekitar 10-15% dari setiap transaksi pengadaan," kata Mantan Panglima TNI ini.
Moeldoko berujar, dalam penegakan hukum dan reformasi birokrasi tim Stranas PK bersama stakeholders kunci melakukan penyederhanaan bisnis ekspor-impor melalui Indonesia Nasional Single Window (INSW) .
"Penguatan penegakan hukum dan reformasi birokrasi juga dilakukan melalui digitalisasi penanganan perkara SPPT-TI," terangnya.
Sebagai informasi, Stranas PK melalui Perpres No 54 tahun 2018 merupakan wujud komitmen pemerintah untuk melakukan kolaborasi pencegahan korupsi dari hulu secara sistemik, terukur, dan berdampak.
Dalam pelaksanaan aksinya, Stranas PK melibatkan stakeholders dan melakukan komunikasi publik dengan berkolaborasi dan bersinergi bersama 48 Kementerian/Lembaga, 34 provinsi, dan 57 kabupaten/kota, serta belasan CSO, LSM dan akademisi lokal.
Baca juga:
Wapres: Korupsi Bagai Karat Menggerogoti Besi-besi Pembangunan
Wapres Beberkan Cara Pemerintah Tutup Celah Korupsi
Firli Lapor Jokowi: Kekurangan SDM dan Tak Bisa Bentuk KPK di Daerah
Jokowi Ingin Perizinan Investasi Bebas Korupsi: Terlalu Banyak Ongkos Sana Sini
Di Hadapan Jokowi, Firli Klaim KPK Selamatkan Keuangan Negara Rp46,5 Triliun