Momen Rektor Hingga Ratusan Dosen Muda di Yogyakarta Ikut Turun ke Jalan Tolak Revisi UU Pilkada
Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Fathul Wahid sempat membacakan puisi berjudul 'Sak Karepmu' di depan ribuan massa aksi Jogja Memangg
Aksi Jogja Memanggil digelar di kawasan Malioboro pada Kamis (22/8). Dalam aksi ini ribuan mahasiswa dan masyarakat melakukan long march di sepanjang Jalan Malioboro hingga ke kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta.
Aksi ini menjadi bentuk protes mahasiswa dan masyarakat terhadap wacana DPR RI yang ingin mengesahkan revisi RUU Pilkada. Dalam aksinya ini berbagai poster dan spanduk penolakan dibawa oleh massa aksi.
- Rektor Universitas se-Yogyakarta dan Tokoh Lintas Iman Buka Festival Beda Setara
- Duduk Perkara Dugaan Penggelapan Rp4,3 M di Kampus UMI Makassar Berujung Rektor & Eks Rektor Tersangka
- Sisi Lain Rektor UII Fathul Wahid, Hobi Menulis dan Bertemu Ulama
- Alasan Rektor UII Yogyakarta Fathul Wahid Enggan Dipanggil 'Prof' dan Gelar Lainnya: Cukup Pak atau Mas
Salah satu peserta aksi Jogja Memanggil adalah Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Fathul Wahid. Fathul sempat membacakan puisi berjudul 'Sak Karepmu' di depan ribuan massa aksi Jogja Memanggil.
Fathul menceritakan selain dirinya, ada lebih kurang 100 dosen muda UII yang juga ikut dalam aksi Jogja Memanggil. Fathul menyebut keikutsertaan 100 dosen muda UII ini menjadi bagian dari kurikulum sekolah kepemimpinan UII.
"(Dosen) yang ikut jumlah pastinya tidak kami hitung tapi kalau seratusan nampaknya ada. Semua dosen muda kita ajak ke sini karena hari ini sebetulnya ada jadwal sesi sekolah kepemimpinan. Ini adalah kurikulum kepemimpinan untuk dosen baru," kata Fathul.
Fathul yang sempat viral karena mengeluarkan aturan tak ada pencantuman gelar profesor di UII ini menilai aksi ini sebagai bentuk kesadaran kolektif dan kegelisahan masyarakat. Kondisi ini kemudian menggerakkan masyarakat untuk melakukan aksi Jogja Memanggil.
Fathul menjelaskan aksi Jogja Memanggil ini merupakan bentuk peringatan kepada pemerintah yang kebijakannya belakangan ini dianggap agak kelewatan. Fathul meminta agar suara rakyat dari banyak daerah ini didengarkan oleh pemerintah maupun DPR RI.
"Penyelenggara negara dalam beberapa bulan terakhir dan kombinasinya dari beberapa waktu yang lalu sudah agak kelewatan. Kita berharap suara yang semakin lantang dari banyak pojok di Indonesia ini didengar," tegas Fathul.
Fathul menambahkan saat ini situasi politik nampak demokratis walaupun pada kenyataannya tidak demikian. Demokrasi saat ini dianggap Fathul sebagai retorika pemerintah saja.
"Betul berdasarkan regulasi. Betul tidak ada hukum yang dilanggar. Tetapi ada pesan-pesan sponsor yang disusupkan lewat jalur-jalur legal. Akhirnya demokrasi hanya sebatas retorika," urai Fathul.
Fathul juga mengkritisi masalah politik dinasti yang belakangan ini semakin menguat. Fathul menyebut seharusnya ekosistem politik di Indonesia dibangun dengan sehat dan semua warga negara berhak berkontestasi.