Muhammadiyah Minta Pemerintah Jujur dan Transparan Terkait Polemik TWK di KPK
Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir menerima silaturahmi Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (Wantimpres RI) secara daring, Senin (31/5). Salah satu yang dibahas adalah polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir menerima silaturahmi Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (Wantimpres RI) secara daring, Senin (31/5). Salah satu yang dibahas adalah polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Haedar menuturkan, untuk merampungkan polemik di KPK, Muhammadiyah menuntut pemerintah berlaku terbuka, transparan, jujur, dan mengedepankan solusi.
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Siapa yang mengajukan gugatan terhadap Dewas KPK? Dewas KPK Ngaku Sudah Antispasi Gugatan Nurul Ghufron di PTUN, Malah Kecolongan Ghufron sendiri sempat meminta kepada Dewas untuk menunda sidang etiknya.
-
Kapan Pondok Pesantren Musthafawiyah didirikan? Didirikan Abad 20 Melansir dari beberapa sumber, ponpes ini didirikan pada 12 November 1912 oleh Syeikh Musthafa bin Husein bin Umar Nasution Al-Mandaily.
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
"Legislatif, yudikatif, eksekutif serta semua institusi negara itu harus mem-back up KPK dan jangan ada kepentingan untuk melemahkannya. Begitu juga bagi komponen bangsa, tapi pada saat yang sama bagaimana KPK ini juga berjalan dengan transparan, good governance, objektif, terstandar," ucap Haedar.
"Para pimpinan KPK harus membawa lembaga ini betul-betul menjadi lembaga pemberantasan korupsi yang otoritatif, berwibawa, punya integritas dan tentu bisa menyelesaikan persoalan-persoalan korupsi," imbuh Haedar.
Haedar meminta agar politisasi apa pun tidak dilakukan dalam polemik di KPK. Dia menilai politisasi polemik KPK hanya akan membuat masyarakat apriori dalam memandang masalah.
"Kita warga civil society harus bersikap objektif, kemudian juga terbuka dan tidak ada politisasi, baik menyangkut KPK maupun persoalan-persoalan kebangsaan lainnya. Karena politisasi akan membuat kita apriori dalam menyelesaikan persoalan," tegasnya.
Haedar juga berpesan agar berbagai potensi yang menimbulkan kegaduhan diminimalisir agar persatuan bangsa semakin rekat dan erat. Salah satu caranya adalah dengan berdiskusi dan berdialog untuk menemukan solusi.
"Nah dalam konteks ini maka jangan sampai persoalan KPK, persoalan Palestina, dan lain-lain itu kemudian menjadi titik ketika kita menjadi bangsa yang cerai berai. Kami berharap bahwa dialog, saling menerima masukan, dan memperbaiki keadaan dari hal-hal yang kurang, untuk menjadi pilihan yang sangat penting," papar Haedar.
"Solusi, menjadi tawaran bagi kita agar masalah memang hadir untuk kita selesaikan, bukan untuk terus diperdebatkan apalagi kita politisasi sesuai dengan kepentingan masing-masing," pungkas Haedar.
Baca juga:
Ketum Muhammadiyah: Jauhi Politisasi Pancasila dengan Cara Apapun
Fitnah Muhammadiyah Selewengkan Donasi Palestina, Lihat yang Terjadi pada Pria Ini
Erick Thohir dan Mendag Lutfi Temui Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bahas Kebangsaan
Muhammadiyah Siapkan Skenario Antisipasi Ledakan Kasus Covid-19
Muhammadiyah Minta Pemerintah Terima Putusan MA Batalkan SKB Soal Seragam Sekolah
Minta TWK dihentikan
Selain itu, Haedar menyebut bahwa TWK agar dihentikan pelaksanaannya. Haedar menilai jika TWK dinilai tertutup dan bias..
"Dalam hal KPK misalnya, kami Muhammadiyah secara tegas menyampaikan bahwa problem Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) ini dimulai dari materi dan prosesnya yang bias, reduksi dan juga tidak berstandar. Dalam problem ini maka Muhammadiyah berkeberatan dengan masalah yang menyangkut TWK dan jangan diperluas untuk ASN maupun untuk kepentingan lain," ucap Haedar.
"Kita harus punya standar yang objektif dan berlaku untuk seluruh aspek dan komponen kebangsaan kita agar tidak terjadi bias, politisasi, maupun juga kontroversi,” sambung Haedar.
Haedar menegaskan agar TWK maupun tes sejenisnya harus dihentikan. "Maka cukup dihentikan dan tidak ada lagi materi-materi yang seperti ini sehingga tidak menjadi sumber permasalahan," papar Haedar.
"Tapi seraya dengan itu kami juga berharap ada objektivasi dari nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai agama, dan nilai-nilai luhur (kebudayaan) bangsa di dalam gerakan anti korupsi sehingga gerakan anti korupsi itu juga punya kekuatan yang bersifat jangka panjang tidak hanya dalam usaha penindakan tapi juga dalam usaha pencegahan,” pungkas Haedar.