Muhammadiyah dan PGI Tolak Izin Kelola Tambang buat Ormas, Bahlil Beri Respons Begini

Terpenting, saat ini menurut Bahlil pemerintah akan mengakomodir pengelolaan tambang bagi ormas keagamaan yang bersedia.

"Kita menghargai perbedaan pendapat itu menghargai. Kalau ditanya ada yang menolak ada yang menerima biasa saja. Kalau menolak enggak apa apalah, kita hargai," kata Bahlil dalam konferensi pers, Jakarta, Jumat (7/6).

Bahlil mengatakan pemerintah menghargai perbedaan pendapat, jika terdapat ormas keagamaan yang menolak mengajukan IUP pertambangan batubara.

Menurutnya penolak tersebut merupakan hal yang biasa dan bisa diselesaikan. Ia menyebut pemerintah akan memprioritaskan bagi ormas yang memang ingin menjalankan pertambangan dan sudah memiliki badan usaha.

"Tapi mudah-mudahan penjelasan ini insya allah clear. Ada ormas katakanlah tidak butuh, ya tidak apa-apa. Masa kita paksa orang yang kita tidak butuh? Kita prioritas yang membutuhkan, ya simple," tuturnya.

Syamsuddin menilai pemberian IUP kerap sekali disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan lebih banyak mudharatnya. Sehingga dia mengusulkan PP Muhamadiyah dengan lantang menolaknya.

"Sebagai warga Muhammadiyah, saya mengusulkan kepada PP Muhammadiyah untuk menolak tawaran Presiden Joko Widodo itu. Pemberian itu lebih banyak mudharat daripada maslahatnya," kata Din Syamsuddin.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia buka suara terkait pemberian izin tambang kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan Nahdatul Ulama merupakan janji politik.

Di tempat terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif mengatakan pemerintah akan mengelola sendiri atau bahkan membuka lelang jika terdapat ormas keagamaan yang tidak bersedia menerima.

"Ya, kembali kepada negara, kita berlakukan sebagaimana aturan yang ada, bisa lelang, gitu," kata Menteri Arifin dalam Media Briefing di Kantor Ditjen Migas.

Arifin mengungkapkan pemberian izin bagi untuk mengelola tambang merupakan upaya pemerintah memberdayakan ormas keagamaan. Pemerintah menilai ormas keagamaan memiliki kontribusi besar dalam pengembangan ekonomi umat.