MUI DKI: Pembentukan Cyber Army Bela Ulama dan Anies Tak Terkait Dana Hibah
Pada rapat dengan Bidang Infokom MUI DKI Jakarta, Jumat (11/10), membicarakan program ke depan serta makin banyaknya informasi yang terindikasi memecah-belah anak bangsa, terutama umat Islam dan ulama.
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta KH Munahar Muchtar menyatakan pembentukan pasukan siber untuk melawan "buzzer" yang menyerang ulama dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, tidak terkait dengan dana hibah Rp10,6 miliar.
"Kami membentuk pasukan siber karena saat ini marak informasi hoaks yang dapat memecah belah umat, terutama umat Islam dan ulama," kata KH Munahar Muchtar dilansir Antara, Sabtu (20/11).
-
Apa yang diklaim oleh unggahan di media sosial X (Twitter) terkait dengan MUI? Beredar di media sosial X (Twitter) yang mengeklaim Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa mengenai 125 daftar produk pro Israel di Indonesia.
-
Siapa yang menciptakan National Cyber Power Index? Sekelompok peneliti di Universitas Harvard mewujudkan semua hal ini melalui laporan benchmark yang disebut National Cyber Power Index, yang dirilis pada September 2022.
-
Bagaimana para penyerang melakukan serangan siber ini? Para penyerang menggunakan kampanye phishing dengan mengirimkan email dan teks yang dirancang seolah-olah dikirim oleh Apple.
-
Dimana serangan siber tersebut terjadi? Dua observatorium astronomi tercanggih di dunia, Teleskop Gemini Utara di Hawaii dan Teleskop Gemini Selatan di Chili, terpaksa menghentikan operasinya karena terkena serangan siber yang menyebabkan tertundanya pekerjaan serta mematikan teleskop kecil lainnya.
-
Bagaimana serangan siber dilakukan? Beberapa pemateri juga menjelaskan mengenai social engineering atau praktik manipulasi psikologis yang dilakukan oleh penyerang (pelaku kejahatan siber) untuk memperoleh informasi sensitif, mendapatkan akses ke sistem atau sumber data yang seharusnya terbatas. Serangan ini seringkali menggunakan sosial dan psikologi manusia untuk mencapai tujuan mereka.
-
Apa yang menjadi sasaran utama hacker dalam serangan siber terkait pemilu? Laporan dari Pusat Keamanan Siber Kanada ungkapkan bahwa serangan siber yang menargetkan pemilihan umum (pemilu) telah meningkat di seluruh dunia.
Menurut Munahar, pada rapat dengan Bidang Infokom MUI DKI Jakarta, Jumat (11/10), membicarakan program ke depan serta makin banyaknya informasi yang terindikasi memecah-belah anak bangsa, terutama umat Islam dan ulama. "Karena itu, ada gagasan dari kami untuk membentuk semacam cyber army," katanya.
Munahar menjelaskan, pasukan siber itu dibentuk atas inisiatif MUI DKI untuk melawan informasi hoaks, sebagai upaya membela umat dan ulama.
"Melawan informasi hoaks untuk umat Islam dan ulama, adalah salah satu tugas MUI, melakukan amar ma'ruf nahi munkar," katanya.
Terkait dana hibah dari APBD Pemprov DKI Jakarta yang dikaitkan dengan pembentukan pasukan siber MUI DKI Jakarta, Munahar menjelaskan, anggaran itu tidak digunakan untuk mendanai pasukan siber, tapi untuk membiayai pelaksanaan program kerja serta kegiatan operasional MUI.
"Dana hibah hanya untuk melaksanakan program kerja serta operasional MUI, dari tingkat provinsi, kota, kecamatan, hingga kelurahan," ujarnya.
Menurut Munahar, orang yang menghubungkan pembentukan tim siber dengan dana hibah tak paham tentang MUI dan tak mengerti soal tugas MUI.
MUI DKI Jakarta diketahui mendapatkan 'jatah' dana hibah dari Pemprov DKI tiap tahunnya. Nilainya hingga Rp10 miliar. Demikian diungkap Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria.
"MUI dapat (dana hibah) dong. Dapat Rp10 miliar per tahun," katanya saat dihubungi merdeka.com, Sabtu (20/11).
Tak hanya MUI DKI, sejumlah organisasi masyarakat (Ormas) yang ada juga mendapatkan 'jatah' dana hibah. Namun, mereka diharuskan mengajukan proposal agar bisa diverifikasi terlebih dahulu.
"Ya harus (diverifikasi) dong. MUI, NU, Muhammadiyah. Ya gitu-gitu deh, semuanya kan didata. PMI juga," sambungnya.
Wakil Sekjen PKB, Luqman Hakim, menilai, MUI DKI Jakarta membentuk tim siber untuk melawan buzzer yang menyerang ulama dan Gubernur DKI Anies Baswedan tak lepas dari hibah Pemprov DKI Jakarta senilai Rp10,6 miliar.
"MUI menyediakan diri menjadi penyebar berita keberhasilan Anies Baswedan, karena mendapat bantuan dari APBD Provinsi DKI Jakarta. Sangat disayangkan, lembaga MUI menjadi subordinat kepentingan politik perorangan," kata Luqman kepada wartawan.
Menurut Lukman, dana hibah Pemprov DKI Jakarta dari APBD, sesungguhnya dananya bersumber dari rakyat, bukan dari gubernur.
Baca juga:
Tersirat Unsur Politik di Balik Rencana Cyber Army MUI DKI Bela Anies
DPRD: MUI DKI Dapat Dana Hibah Rp10 Miliar per Tahun
MUI DKI Mau Bikin 'Mujahid Digital' Lawan Buzzer dan Bela Anies
Anggota DPR Nilai Perlu Kontranarasi Hadapi Pasukan Siber