MUI: Politik uang haram, yang memberi & menerima masuk neraka
MUI: Politik uang haram, yang memberi & menerima masuk neraka. MUI menegaskan Pilkada lima tahunan itu harus jauh dari perbuatan kecurangan, termasuk politik uang untuk mendukung salah satu pasangan tertentu.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan politik uang hukumnya haram. Praktik itu harus dihindarkan pada pemilihan kepala daerah (pilkada) yang digelar 27 Juni 2018 secara serentak di 171 daerah di Tanah Air.
Wakil Ketua MUI Kabupaten Lebak KH Akhmad Khudori di Lebak, mengatakan pihaknya mengharamkan adanya politik uang pada pilkada baik pemberi maupun penerima. Permainan politik uang juga menciderai pesta demokrasi di Tanah Air.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Apa yang diutamakan oleh MUI dalam pengelolaan kekayaan negara? Waketum MUI: Kekayaan Negara Harus Diutamakan untuk Maslahat Umat Menurutnya, negara adalah aturan itu sendiri. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Marsudi Syuhud berbicara mengenai pentingnya aturan dalam sebuah negara untuk menjaga kemaslahatan umat.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Apa yang diatur dalam UU Pilkada Serentak 2024? Undang-Undang Pilkada Serentak 2024 di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yang paling relevan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
-
Kenapa Undang-Undang Pilkada Serentak dirancang untuk menjamin Pilkada yang jujur? Undang-undang Pilkada serentak dirancang untuk menjamin terlaksananya pemilihan yang jujur, adil, dan demokratis, serta memastikan seluruh proses berjalan lancar tanpa adanya kendala berarti.
-
Kenapa Pilkada Serentak dianggap penting? Sejak terakhir dilaksanakan tahun 2020, kali ini Pilkada serentak diselenggarakan pada tahun 2024. Dengan begitu, penting bagi masyarakat Indonesia untuk mengetahui kapan Pilkada serentak dilaksanakan 2024.
"Masyarakat diminta tidak menerima politik uang karena adanya perbuatan asror penyuap dan dosa," kata KH Akhmad Khudori, Kamis (22/2).
MUI menegaskan Pilkada lima tahunan itu harus jauh dari perbuatan kecurangan, termasuk politik uang untuk mendukung salah satu pasangan tertentu.
"Bagaimana pemimpin membangun bangsa ini jika mereka melakukan politik uang. Politik uang benar-benar merusak bangsa sehingga para pemberi dan penerima sama-sama masuk neraka," kata dia.
Dia juga meminta warga agar menghindari SARA dan kampanye hitam yang bisa menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.
Menurut dia, perbuatan politik uang karena menurut ajaran Islam diharamkan, sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda yakni yang menyuap dan yang disuap masuk neraka"
Lalu Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, jelas menegaskan sanksi kepada pelaku politik uang.
Larangan penerima politik uang itu harus diketahui masyarakat luas, jangan sampai ada yang berurusan dengan hukum karena diimingi sejumlah uang yang tidak seberapa itu, kata Kiyai Akhmad.
Baca juga:
MUI Jabar imbau peserta Pilgub tak main politik uang
KPK terjunkan tim ke sejumlah daerah pantau Pilkada serentak 2018
Jelang Pilkada Serentak, Bawaslu serukan 'Tolak Politik Uang dan SARA'
Calon kepala daerah pakai isu SARA dan politik uang akan didiskualifikasi
Empat pasangan Cagub & Cawagub Sulsel tak hadiri deklarasi tolak politik uang