Muktamirin desak Muhammadiyah buat fatwa tak salatkan koruptor
Muhammadiyah layak memberi perhatian khusus terhadap perilaku penyelewengan oleh pejabat negara tersebut.
Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mendesak Muktamar Muhammadiyah ke-47 menghasilkan gagasan cemerlang. Sebab, muktamar merupakan forum tertinggi Muhammadiyah buat mengeluarkan fatwa atas persoalan kebangsaan, salah satunya korupsi.
"Itu saran rekomendasi memang para muktamirin melalui forum muktamar ini untuk membahas bahkan mengeluarkan fatwa. Koruptor itu kalau meninggal jangan disalatkan sebagai hukuman sosial," kata Dahnil di Universitas Muhammadiyah Makassar, Rabu (5/8).
Menurutnya, korupsi merupakan bentuk syirik sosial. Maka dari itu, Muhammadiyah layak memberi perhatian khusus terhadap perilaku penyelewengan oleh pejabat negara tersebut.
"Koruptor itu kan tindakan syirik sosial. Karena dia itu korupsi ini lebih kejam dari genosida jadi harus diberikan hukuman sosial," terang dia.
Lanjut dia, sudah saatnya Muhammadiyah menabuh genderang pemberantasan korupsi. Pemuda Muhammadiyah siap mendukung penuh jika jadi rekomendasi muktamar.
"Kalau Anda melihat Muhammadiyah bisa menjadi muazin sekaligus imam sebagai pemberantasan korupsi. Akan saya dorong muktamirin mengeluarkan rekomendasi bahkan fatwa," pungkas dia.