NasDem Dukung Jokowi Kebut Omnibus Law
Menurutnya, pemerintah tidak salah menargetkan 100 hari omnibus law. Sebab, percuma bila menyusun hal tersebut tanpa target yang jelas.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan undang-undang omnibus law selesai dalam 100 hari. Ketum NasDem, Surya Paloh, mendukung percepatan undang-undang omnibus law hal tersebut target realistis. Namun, dia juga memahami bila target tersebut tidak terealisasi.
"Target 100 hari penyelesaian omnibus law adalah target yang cukup optimis. Artinya kalau bisa direalisasikan itu saja dikerjakan sebaik-baiknya, tapi kalau tidak bisa ya kita juga bisa memahami," katanya di kantor DPP NasDem, Jakarta, Rabu (30/1).
-
Apa yang dibicarakan Prabowo dan Surya Paloh mengenai jatah menteri di kabinet? "Saya kira Pak Prabowo pasti sudah punya rumusan sendiri yang itu sudah rumusan, itu sudah muncul pembicaraan antara ketua umum partai politik terutama yang di Koalisi Indonesia Maju," kata Doli, saat diwawancarai di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (25/4).
-
Kapan Surya Paloh bertemu dengan Prabowo dan menegaskan dukungan NasDem terhadap pemerintahannya? Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh bertemu dengan presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto, di Kertanegara, Jakarta, Kamis (25/4). Dalam pertemuan itu, Surya Paloh menegaskan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo dengan Gibran Rakabuming Raka nanti
-
Apa yang dilakukan Jokowi di Sumatera Utara? Presiden Joko Widodo atau Jokowi melanjutkan kegiatan kunjungan kerja di Provinsi Sumatra Utara (Sumut), Jumat (15/4), dengan bertolak menuju Kabupaten Padang Lawas. Jokowi diagendakan meninjau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sibuhuan hingga menyerahkan bantuan pangan untuk masyarakat.
-
Apa alasan Jokowi memberi pangkat Jenderal Kehormatan kepada Prabowo? Jokowi mengatakan Prabowo telah memberikan kontribusi luar biasa bagi kemajuan TNI dan negara.
-
Apa tanggapan Jokowi soal rencana Prabowo menambah jumlah Kementerian? Jokowi mengaku tak memberi masukan kepada Prabowo soal penambahan kementerian.
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
Menurutnya, pemerintah tidak salah menargetkan 100 hari omnibus law. Sebab, percuma bila menyusun hal tersebut tanpa target yang jelas.
"Jadi tidak salah menetapkan target, justru itu penting. Timeframe harus ada kalau nggak ada bagaimana? Bikin omnibus law ini, 10 tahun lagi selesai, bukan omnibus law namanya, ngapain," ujarnya.
Paloh menambahkan, untuk menyelesaikan omnibus law perlu ada masukan dari semua pihak dan tidak otomatis selesai begitu saja. Sehingga dia memahami bila target 100 hari tidak selesai.
"Pasti ada sisi penyempurnaan di kanan dan kiri. Nah di sini pasti ada, tidak mungkin tidak, bisa jadi timeframe itu meleset. Dan itu bisa dipahami," pungkasnya.
Baca juga:
DPR Belum Terima Draf RUU Omnibus Law
Jokowi Ingin Kebut Omnibus Law, Ketua DPR Tak Mau Buru-buru Agar Hasil Maksimal
VIDEO: Bertemu Surya Paloh, Presiden PKS Tabayyun Soal Penyusunan Omnibus Law
VIDEO: Temui Surya Paloh, Presiden PKS Tabayyun Soal Penyusunan Omnibus Law
Surpres RUU Omnibus Law Perpajakan akan Diserahkan ke DPR Sore Ini
Jokowi Kebut Omnibus Law
Presiden Joko Widodo sudah tidak sabar menandatangani Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law. Beberapa perbaikan diharapkan bisa segera selesai secepatnya.
"Omnibus perpajakan sudah saya tandatangani, yang omnibus cipta lapangan pekerjaan masih perlu penyempurnaan, surpresnya (surat presiden) belum saya tandatangani," kata Jokowi di sela kunjungannya ke Kota Cimahi, Rabu (29/1).
Meski demikian, Jokowi belum mengungkap kapan waktu penyerahan draft tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk diproses menjadi undang-undang. "Secepatnya, begitu sampai di meja saya, saya tandatangani," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan Presiden Joko Widodo akan menggelar rapat terbatas (ratas) terakhir terkait RUU Cipta Lapangan Kerja.
Pada ratas Selasa 28 Januari kemarin semua sudah memberikan paraf terhadap draft RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Hanya saja, kata Luhut, Jokowi ingin memastikan semua aspirasi dari berbagai pihak masuk ke dalam draft RUU.
"Nanti itu final rapat," kata Luhut di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Jakarta.