NIK Dinonaktifkan Bisa Dihidupkan Lagi, Ini Caranya

Proses penonaktifan dimulai Maret 2024 mendatang. Sebelum benar-benar dilakukan nonaktif NIK, Pemprov DKI terlebih dahulu melakukan sosialiasi hingga November 2023.

"Jadi masih panjang ya. Saat ini kami dari Mei sampai November, kita melakukan sosialisasi. Sosialisasi kita lakukan, verifikasi kita lakukan, updating data."

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Budi Awalludin, di Youtube Pemprov DKI, Senin (12/6).

Langkah penonaktifan NIK sesuai dengan amanah Undang-Undang (UU) Tentang Kependudukan Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 15 Ayat 2. UU ini mengamanahkan masyarakat yang pindah di tempat barunya, dan sudah satu tahun wajib untuk memindahkan dokumen kependudukannya agar tertib administrasi kependudukan.

Masyarakat diminta tak khawatir dengan proses penonaktifan yang dilakukan. NIK masih bisa diaktifkan kembali setelah diurus pemindahannya sesuai domisili yang ditempati. Sebab, NIK berlaku seumur hidup

"Yang saat ini kita lakukan hanya penonaktifan sementara, tidak selamanya. Jadi di saat nanti masyarakat melakukan pemindahan, maka aktif lagi NIK-nya," kata Budi.

Sebenarnya, ada beberapa kategori warga Jakarta yang NIK nya tidak termasuk proses penonaktifan . Yakni, pemegang NIK yang sedang sekolah dan bekerja di luar kota atau luar negeri.

Oleh karena itu, warga yang hanya belajar atau bekerja di luar DKI dapat melapor ke RT/RW setempat jika masuk dalam kategori NIK yang akan dinonaktifkan sementara.

"Kalau memang nanti warga tersebut cek di situs yang kita siapkan masuk dalam warga yang akan dinonaktifkan sementara, maka bisa lapor RT/RW setempat," ujar Budi.

Penertiban administrasi ini dinilai penting dilakukan Pemprov DKI. Mengingat, jumlah penduduknya sangat padat. Yakni 11,3 Juta kalau malam hari. Sementara siang hari bertambah 3,2 juta. Artinya 14 sampai 15 juta di siang hari.

"Manfaatnya lagi mengurangi golput. Lalu, penerima bantuan tepat sasaran, sehingga tidak ada lagi bantuan yang numpuk di RT. Lalu, terciptanya data yang akurat."

Pada dasarnya alasan sejumlah warga memilih mempertahankan KTP Jakarta karena urusan sekolah. Mereka berpikir memiliki KTP Jakarta memudahkan anak-anak mereka mendapat sekolah terbaik.