Noda di Beras Bansos

Niat pemerintah membantu warga terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ternoda. Di sejumlah daerah ditemukan beras bantuan sosial (bansos) berkualitas jelek, menggumpal, berubah warna, berkutu, bahkan berbau.

2021-08-24 06:02:00

Niat pemerintah membantu warga terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ternoda. Di sejumlah daerah ditemukan beras bantuan sosial (bansos) berkualitas jelek, menggumpal, berubah warna, berkutu, bahkan berbau.

Bansos beras tak layak konsumsi semula terungkap di Pandeglang, Banten, awal bulan ini. Ketika itu ratusan warga Kelurahan Pandeglang, Kecamatan Pandeglang mendapatkan bantuan yang disalurkan Bulog Subdivre Lebak-Pandeglang melalui PT Pos Indonesia di kelurahan.

Sejumlah warga harus kecewa. Mereka menerima beras berwarna kuning dan kotor.

"Warna berasnya kekuning-kuningan, terus agak berbau dan ada kutunya juga Pak. Yang lebih parah lagi, banyak yang sudah buluk," kata Uki, warga Kampung Cihaseum, Kelurahan Pandeglang, kepada wartawan, Kamis (5/8).

Hal serupa diungkapkan Dedi, warga Kampung Kebon Cau, Kelurahan Pandeglang, Kecamatan Pandeglang. Dia mengatakan beras bantuan dari pemerintah tidak layak untuk dikonsumsi. "Ini mah bukan untuk manusia Kang, lihat saja berasnya seperti apa. Masa kita dikasih beras kaya gini, kan enggak manusiawi. Binatang juga kalau kata kasarnya mah, pasti menolak untuk memakannya," ungkap Dedi.

Lurah Pandeglang M Apendi mengatakan, distribusi bansos beras di wilayahnya dilakukan dua tahap. Bantuan dari pemerintah pusat dibagikan untuk 840 KPM pada 2 Agustus. Keesokan harinya yang didistribusikan bantuan PKH untuk 464 KPM.

Namun, pihak kelurahan tidak tahu menahu mengenai kualitas beras yang dibagikan. "Posisi kami hanya menyiapkan tempat. Urusan pendistribusian beras, itu urusan Bulog dengan penyalur PT Pos," jelasnya, Senin (23/8).

Apendi mengatakan, sekurangnya ditemukan 4 karung beras tak layak konsumsi, karena bergumpal, berubah warna, dan berbau, di kelurahannya. "Yang dibuka masyarakat di Kelurahan Pandeglang waktu itu sebanyak 4 karung, semuanya, karena sisanya sudah ditarik kembali ke PT Pos. Memang tidak layak untuk dikonsumsi, dan itu sudah kami koordinasikan,” ucapnya.

Langsung Diganti

Apendi mengatakan, 4 karung yang ditemukan rusak itu sudah diganti Bulog. "Yang lainnya saya tidak tahu sudah diganti apa belum, karena itu bukan urusan kami lagi," jelas Apendi.

Beras dengan kondisi buruk bukan hanya ditemukan di Pandeglang. Hal serupa juga didapati di Lebak, Banten; Sidoarjo, Jawa Timur, bahkan di Angke, Jakarta. Namun, seluruhnya langsung langsung diganti dengan beras yang layak konsumsi.

Di Desa Lebak Parahiang, Kecamatan Leuwi Damar, Kabupaten Lebak, misalnya, beras tak layak konsumsi langsung diganti. "Itu cuma dua karung sih. Tapi sudah diganti," ujar Camat Leuwi Damar Haji Arsid, saat dihubungi, Jumat (6/8).

Beras tak layak konsumsi di Sidoarjo ©2021 Merdeka.com

Begitu pula di Sidoarjo, Jawa Timur. Sejumlah warga Desa Kedungrejo, Kecamatan Waru, Sidoarjo, Jawa Timur langsung mengembalikan dan menukar beras bansos yang rusak dan berbau.

"Yang ke saya ada 2 sak, sekitar (total) 20 kilogram. Yang 10 kilogram pertama dikembalikan pada Rabu (11/8) kemarin, kondisinya menggumpal dan bau. Yang kedua tadi satu sak, kondisinya berbau, juga masih ada padinya," kata Lurah Kedungrejo Nico Oktavian kepada merdeka.com, Kamis (12/8).

Nico menambahkan, dirinya menerima laporan dari perangkat desa jika ada warga lain yang turut mengembalikan beras tak layak konsumsi. Jumlahnya sekitar 17 sak atau 170 kilogram, karena tiap sak seberat 10 Kg.

Setelah beras tidak layak itu dikembalikan, Bulog langsung menggantinya dengan beras yang layak konsumsi. "Ada berita acaranya. Pengembalian 17 sak," jelasnya sembari mengatakan terdapat 645 KPM di desanya.

Beras bansos tak layak dikonsumsi juga ditemukan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Kabupaten Bangkalan. Beras itu merupakan bantuan sosial dari Kementerian Sosial dalam paket masing-masing 5 kilogram.

©2021 Merdeka.com/Instagram Emil Dardak

"Kita sudah berkoordinasi agar bantuan beras tersebut tidak didistribusikan dan segera diganti" katanya dikonfirmasi wartawan, Rabu (4/8).

Menurut dia, beras itu kualitasnya tidak baik untuk dikonsumsi. Tapi dia memastikan tidak semua bantuan sosial dari pemerintah kualitasnya tidak baik. "Dalam beberapa hari ke depan saya pastikan beras penggantinya sudah ada dan bisa langsung didistribusikan," terangnya.

Harus Diawasi

Pengamat pertanian dan Direktur Pusat Penelitian Sustainable Food Studies Universitas Padjajaran Ronnie S Natawidjaja mengomentari temuan beras bansos tidak layak konsumsi di sejumlah daerah. Menurut dia, harus ada lembaga yang memberikan dan memiliki kewenangan untuk menentukan kelayakan beras yang akan didistribusikan.

"Karena selama ini tidak ada yang mengontrol beras yang dibeli (Bulog) bagus atau tidak. Masalahnya mereka kan maunya ngirit, beli semurah-murahnya, serta harga pembelian pemerintah itu kan sudah ditentukan oleh DPR, jadi kurs keuntungan mereka itu tidak bisa dari harga jual. Jadi mereka menekan di harga beli serendah mungkin, itu penyakitnya," ujarnya kepada merdeka.com, Jumat (13/8).

Dia berpendapat perlu keterlibatan Dinas Kesehatan atau Kementerian Kesehatan untuk menjadi penentu beras Bulog layak didistribusikan kepada masyarakat atau tidak. "Itu kan kadang-kadang tidak diperhatikan. Ya pokoknya beras ya beras saja, nantinya dimasak dan bisa dimakan, tapi kan tidak begitu. Sekarang masyarakat sudah lebih kritis, pernah ada kejadian pembagian raskin tidak ada yang ambil, karena kualitasnya kurang bagus dan juga selera masyarakat terhadap beras sudah naik dalam arti kata mereka juga pilih-pilih, walaupun itu masyarakat tingkat bawah," jelasnya.

Menurut Ronnie, ada dua faktor penyebab beras yang disalurkan itu tidak dalam kualitas bagus. "Bisa karena dua hal, pertama karena pembeliannya juga merupakan beras bukan kualitas bagus. Jadi yang dibelinya sendiri bisa saja beras kualitas jelek atau bisa saja karena beras asal (campuran)," ujarnya.

Atau, bisa juga karena beras sudah disimpan terlalu lama dengan kondisi gudang yang kurang terjaga suhu dan aerasinya. Akibatnya, beras tersebut menjadi lapuk dan menjadi apek.

Dirut Bulog Minta Maaf

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso angkat bicara terkait temuan beras bansos tidak layak konsumsi yang dikeluhkan warga. Dia menyatakan, pihaknya sudah merespons cepat dengan menarik dan menggantinya dengan beras berkualitas baik sesegera mungkin.

"Kalaupun ada warga yang sempat menerima beras yang betul-betul berasal dari Bulog dengan kondisi tidak layak, kami Perum Bulog meminta maaf dengan setulusnya," katanya melalui siaran pers, Senin (9/8).

Dirut Bulog Budi Waseso ©2020 Liputan6.com/Tira Santia

Perum Bulog berkomitmen untuk bekerja secara all out atau habis-habisan untuk menyukseskan Program Bantuan Beras PPKM yang ditujukan untuk 28,8 juta KPM di seluruh Indonesia. "Tidak ada niatan dari Perum Bulog sama sekali untuk mengecewakan warga penerima bantuan beras PPKM. Sama sekali tidak pernah terlintas," ujarnya.

"Kami bekerja betul-betul untuk membantu rakyat dan tidak ada kepentingan yang lain. Titik. Itu saja perjuangan Bulog. Kami berfokus pada solusi untuk menyelesaikan masalah. Beras yang rusak segera diganti dengan beras baru dan berkualitas baik," tambah mantan Kepala Bareskrim Polri itu.

Budi Waseso juga menyatakan, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait dengan program bantuan beras PPKM, mulai dari Kementerian Sosial selaku pemberi tugas, PT Pos Indonesia selaku transporter, pemerintah daerah , aparat kepolisian dan TNI, termasuk juga Satgas Pangan.

Permintaan maaf Budi Waseso dan penggantian beras tidak layak tak lantas menyelesaikan persoalan. Masalah bansos berkualitas jelek sudah terlanjur tersebar di media sosial. Kejadian serupa tidak boleh terulang dan mencoreng wajah pemerintah.

Baca juga:
Ini Daftar Bantuan Sosial Telah Disalurkan per Hari ini
Banyak Warga Belum Dapat Bantuan Covid-19, Mahasiswa Demo di Kantor Gubernur Bali
Pemkot Makassar Salurkan Bansos Sembako Mulai Pekan Depan
Perjalanan Juliari Korupsi Bansos Covid: Potong Rp10.000 Dulu, Minta Bebas Kemudian
Warga Jayawijaya Tak Terima Bansos Karena Tidak Miliki e-KTP
Bansos di Sragen Belum Cair, Mensos Risma Minta BNI Buka Blokir Rekening Penerima

(mdk/yan)