Ocehan Bamsoet soal DPR sengaja loloskan BG menampar muka sendiri

"Ya pernyataan itu pernak pernik politik yang sebetulnya tidak perlu bagi bangsa. Ya enggak ada pentingnya bagi bangsa.

Pernyataan anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo yang mengaku sengaja meloloskan Komisaris Jenderal Budi Gunawan saat menjalani fit and proper test sebagai calon Kapolri beberapa waktu lalu sangat kental muatan politik ketimbang fungsinya sebagai penyambung lidah masyarakat. Menurut Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti, ocehan politikus Golkar tersebut tak penting di saat negara genting soal kisruh antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Ya pernyataan itu pernak pernik politik yang sebetulnya tidak perlu bagi bangsa. Ya enggak ada pentingnya bagi bangsa ini," kata Ray saat dihubungi merdeka.com, Minggu (22/2).

Ray mengatakan pernyataan tersebut malah semakin membuka tabir kinerja DPR di hadapan masyarakat selama ini. Dia menilai omongan itu menyiratkan bagaimana kinerja DPR terutama Komisi III yang memang sengaja meloloskan Komjen Budi Gunawan, yang sebetulnya sudah jelas-jelas ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

"Justru pernyataan itu menunjukkan kualitas diri mereka sendiri," ujarnya.

Menurut dia, sebenarnya DPR sudah diwanti-wanti oleh berbagai elemen masyarakat terkait Komjen Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri setelah ditetapkan tersangka kasus dugaan gratifikasi dan suap oleh KPK. Namun teriakan masyarakat tersebut tak didengar oleh anggota DPR.

"Terlepas diajukan oleh PDIP dan Jokowi, ya kewajiban mereka dengan benar melakukan fit and proper test bukan sebaliknya dengan kegenitan-kegenitan politik lainnya. Justru dengan menunjukkan pernyataan itu tidak menunjukkan moral pernyataan di hadapan masyarakat," katanya.

Karena itu, Ray menilai omongan wakil bendahara umum Golkar tersebut terkait pengajuan Komjen Budi Gunawan hanya untuk mengakomodir kehendak partai pendukung presiden Jokowi, PDIP sebetulnya sudah sedari awal diketahui oleh rakyat. Menurutnya, pernyataan tersebut lebih kepada kegenitan Bamsoet dalam perpolitikan.

"Kalau soal Budi Gunawan didorong PDIP sudah jadi pandangan umum masyarakat sehingga dengan pernyataan seperti itu bukan cuma PDIP yang sengaja tapi Golkar juga sengaja meloloskan Budi Gunawan. Berarti mereka juga bagian dari mengolok-olokkan amanat rakyat seperti PDIP," imbuhnya.

Daripada memberikan komentar yang tak penting, Ray menyarankan Bamsoet bekerja seperti yang dinginkan rakyat saat ini dalam menyelesaikan kisruh antara KPK dan Polri. Ada empat pekerjaan rumah yang sebaiknya lebih dipikirkan Bamsoet ketimbang mengeluarkan ocehan tak penting seperti itu.

"Saran saya untuk saudara Bamsoet janganlah mengurusi masalah yang ecek-ecek begitu, mendingan dia urusin kasus yang saat ini menjadi pertanyaan di masyarakat. Pertama segera dicabut kriminalisasi kepada dua pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Kedua orang mempertanyakan kredibilitas dua Plt KPK Taufiequrachman Ruki dan Indriyanto Seno Adji. Ketiga tuntaskan kasus hukum saudara BG dan keempat copot Kabareskrim," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo membuka rahasia alasan Budi Gunawan terkesan mudah diloloskan di DPR. Menurut Bambang parlemen sudah menyadari sejak awal bahwa pengajuan nama BG bukan ditunjuk langsung oleh Presiden Joko Widodo, tapi lebih untuk mengakomodir kehendak partai pendukung, yaitu PDIP.

"Alasannya, sejak awal kami sadar jadi alat. Presiden tidak kehendaki Budi Gunawan tapi karena ada desakan khusus, desakan utama yang harus diakomodir calon Kapolri tunggal BG," kata Bambang dalam diskusi bertajuk "Babak Baru KPK VS Polri" yang digelar di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (21/2).

Alasan itulah, yang membuat DPR melempar balik bola yang dilempar oleh Jokowi terkait putusan BG menjadi kapolri. Para legislator tahu bahwa Jokowi mengharapkan BG ditolak oleh DPR.

"Kami melihat itu bahwa (Jokowi) berharap gayung bersambut, ditolak (oleh DPR). Makanya bola ditendang lagi ke Istana, mau lantik atau tidak urusan dia, maju kena mundur kena," tukasnya.

Baca juga:
ICW: DPR ingin ubah KPK jadi Komisi Pencegahan Korupsi
ICW sindir seleksi Kapolri di DPR fee and property
Bagaimana nasib Tim 9 usai Jokowi batalkan pelantikan Komjen BG?
Tidak melantik BG, DPR sebut Jokowi menampar muka parlemen
Komisi III DPR: Pilih Kapolri bukan murni hak prerogatif Jokowi