Ombudsman Desak Polri Umumkan Hasil Investigasi Kematian Mahasiswa Kendari Saat Demo
Laporan yang dimiliki Ombudsman, lanjut Ninik, menyebut Polri tidak kompeten, ada dugaan penyimpangan prosedur dan diskriminatif. Karenanya, Ombudsman mendesak agar Polri dapat menindaklanjuti hal terkait, khususnya mengumumkan hasil investigasi Tim Pencari Fakta (TPF).
Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Ninik Rahayu menyoroti persoalan demonstrasi di tahun 2019 yang cukup masif. Khususnya, saat aksi massa terkait pengumuman Pemilu Presiden yang pecah di kawasan Sarinah Jakarta Pusat.
"Kami menemukan ada empat hal mulai dari perencanaan kemudian cara bertindak, penanganan korban, dan penanganan anak (selama demonstrasi) yang maladministrasi," katanya di Kantor Ombudsman Republik Indonesia, Jakarta, Selasa (17/12).
-
Bagaimana Polri meningkatkan kepercayaan publik? Sebelumya Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho mengatakan, bahwa kepercayaan publik terhadap Polri meningkat karena transformasi Polri melalui program Presisi (prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan) yang digagas oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
-
Siapa yang melaporkan Dewan Pengawas KPK ke Mabes Polri? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara perihal Nurul Ghufron yang melaporkan Dewan Pengawas (Dewas) KPK ke Bareskrim Mabes Polri dengan dugaan pencemaran nama baik.
-
Kapan Polri mengatur pangkat polisi? Hal itu sesuai dengan peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2016 tentang Administrasi Kepangkatan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
-
Bagaimana perjalanan karier Kompol Syarif di Polri? Dalam podcast dengan SDM POLRI TODAY, Syarif awalnya mambagikan perjalanan dirinya bisa akhirnya menjadi seorang anggota Polri. Sebagaimana diketahui, Syarif sempat gagal tes di Akademi Militer dan Akademi Angkatan Laut. Namun, Ia kini berhasil menjadi anggota Polri.
-
Apa langkah konkret yang dilakukan Polri untuk mendukung Kementan? Sebagai langkah nyata, Kapolri mengatakan saat ini sedang dilakukan pengolahan lahan di berbagai daerah khusus tanaman jagung. Contoh, Jajaran Polda Yogyakarta sudah menyiapkan lahan 100 hektare untuk mensupport peningkatan produksi jagung. "Di Yogyakarta kemarin pak Kapolda akan memberikan lahan 100 hektare untuk mensupport apa yang menjadi kebijakan presiden yang secara teknis dijalankan pak Mentan," katanya.
-
Siapa yang mengapresiasi kolaborasi KPK dan Polri? Terkait kegiatan ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut mengapresiasi upaya meningkatkan sinergitas KPK dan Polri.
Laporan yang dimiliki Ombudsman, lanjut Ninik, menyebut Polri tidak kompeten, ada dugaan penyimpangan prosedur dan diskriminatif. Karenanya, Ombudsman mendesak agar Polri dapat menindaklanjuti hal terkait, khususnya mengumumkan hasil investigasi Tim Pencari Fakta (TPF).
"Dari sembilan orang yang meninggal pada kerusuhan bulan Mei dan dua orang yang meninggal pada kasus September, baru satu orang yang ditetapkan sebagai tersangka, kematian Yusuf yang di Kendari hari ini sampai dengan hari ini juga belum disampaikan kepada publik apa yang menjadi sebab kematian itu ya, baru Randy kan itu," kritik Ninik.
Dia menyatakan saat ini masih ada tenggat waktu 60 hari dengan surat yang sudah dilayangkan Ombudsman ke Polri terkait TPF.
"Masyarakat masih meminta untuk bulan ini, transparansi internasional juga menanyakan kepada Ombudsman tentang tindak lanjut pengungkapan pelaku apa namanya yang menjadi sebab kematian 9 orang pada demo bulan Mei dan 2 orang pada demo bulan September," tutupnya.
Reporter: M Radityo
Sumber: Liputan6.com