Ombudsman sebut anggota staf Kepresidenan salah gunakan wewenang
Ombudsman mengimbau agar PNS ataupun penyelenggara publik tidak gentar melaporkan pejabat nakal.
Ombudsman mengapresiasi sikap pejabat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang tidak gentar terhadap intervensi AB, oknum staf presiden yang diduga telah melakukan maladministrasi. AB diduga telah menekan pejabat kementerian LHK, BLHD Tangerang, dan Pemerintah Kota Tangerang.
"Kami mengapresiasi Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Tangerang, dan Pemkot Tangerang karena tidak gentar intervensi dari AB," kata Komisioner Ombudsman, Alvin Lie, Rabu (16/3).
AB disebut-sebut mendesak bahkan menekan pejabat BLHD dan Pemkot Tangerang agar segera menerbitkan UKL-UPL untuk PT XY. Namun pihak terkait tidak menerbitkan UKL-UPL untuk PT XY karena tidak memenuhi persyaratan seperti lokasi PT XY tidak berada di kawasan industri, banyaknya prosedur yang diabaikan oleh PT XY.
Selain itu PT XY dianggap tidak koperatif karena merasa ada beking, yaitu AB seorang oknum staf kepresidenan. Alasan ini yang membuat kedua instansi tersebut tidak menerbitkan rekomendasi UKL-UPL yang sudah diajukan oleh PT XY sejak Juli 2013.
Saat disinggung hubungan AB dengan PT XY, Alvin mengaku tidak mengetahui hal tersebut. Menurutnya untuk penyelidikan lebih lanjut bisa diserahkan ke instansi AB bernanung, dalam hal ini Kantor Staf Presiden.
Termasuk kemungkinan terjadinya suap menyuap antara AB dan PT XY agar diterbitkannya rekomendasi tersebut. Alvin pun enggan menyebut siapa oknum yang telah melakukan tindakan memalukan seperti itu.
"Dia (AB) telah menyalahgunakan wewenang. Kalau soal itu (suap menyuap) itu di luar kami. Kami serahkan ke kantor staf presiden," pungkasnya.
Dia juga mengimbau agar PNS ataupun penyelenggara publik tidak gentar melaporkan pejabat nakal.
Baca juga:
Anggota staf kepresidenan intimidasi Ombudsman dan BLHD Tangerang
-
Apa yang Ombudsman RI ungkapkan tentang Puskesmas di Indonesia? Ombudsman RI mengungkapkan 4.770 puskesmas di Indonesia tidak memiliki sumber daya manusia kesehatan (SDMK) yang lengkap. Jumlah tersebut setara dengan 45,64 persen dari 10.454 puskesmas yang ada di Indonesia.
-
Siapa yang memberi Prabowo pangkat Jenderal Kehormatan? Presiden Joko Widodo atau Jokowi merespons soal munculnya pro dan kontra dalam kenaikan pangkat Menteri Pertahanan sekaligus capres nomor urut 02, Prabowo Subianto menjadi Jenderal Kehormatan TNI.
-
Kapan Jenderal Wismoyo menjabat sebagai Kepala Staf TNI AD? Jenderal TNI Wismoyo Arismunandar menjabat Kepala Staf TNI AD dari tahun 1993 sampai 1995.
-
Siapa yang menyerahkan kekuasaan atas wilayah Jakarta Raya kepada Pemerintah Republik Indonesia? Hal tersebut diawali dengan penandatanganan dokumen-dokumen peralihan kekuasaan atas wilayah Jakarta Raya dari tangan Co Batavia en Ommenlenden kepada Basis Co Jakarta Raya.
-
Bagaimana Ombudsman melakukan kajian tentang Puskesmas? Ombudsman melakukan kajian lebih dalam di kota dan kabupaten pada empat provinsi di Indonesia pada 22-27 Mei 2023 dan 5-9 Juni 2023. Empat provinsi tersebut adalah Jambi, Kalimantan Utara, Jawa Barat, dan Maluku.
-
Kapan Ombudsman melakukan kajian tentang Puskesmas? Ombudsman melakukan kajian lebih dalam di kota dan kabupaten pada empat provinsi di Indonesia pada 22-27 Mei 2023 dan 5-9 Juni 2023. Empat provinsi tersebut adalah Jambi, Kalimantan Utara, Jawa Barat, dan Maluku.
jika mendapatkan intervensi seperti yang dilakukan oleh AB.