Ombudsman sebut tak ada standar biaya pelayanan publik picu pungli
Adrianus menambahkan Ombudsman tidak menilai bagaimana ketentuan terkait standar pelayanan itu disusun dan ditetapkan. Namun, fokus pada atribut standar layanan yang wajib disediakan pada setiap unit pelayanan publik.
Lembaga negara pengawas pelayanan publik Ombudsman telah rampung melaksanakan penilaian kepatuhan secara serentak terhadap 22 Kementerian, 6 Lembaga, 22 Provinsi, 45 Kementerian Kota dan 107 Pemerintah Kabupaten. Penilaian ini bertujuan untuk mengingatkan kewajiban penyelenggara negara agar memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.
Hasil penilaian ini diklasifikasikan dengan menggunakan traffic light system yakni zona merah, zona kuning dan hijau. Bila entitas penyelenggara publik tersebut belum mendapatkan zona hijau yang artinya terpenuhi memuaskan pelayanan masyarakat. Ombudsman fokus pada entitas penyelenggara publik yang belum meraih zona hijau.
-
Mengapa warga Sampangan panik dengan kucing liar? Warga menduga bahwa kucing liar itu terkena rabies.
-
Bagaimana Pohon Pelawan menjadi penghasil madu liar? Selain dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas manusia, pohon ini rupanya juga menjadi rumah atau sarang lebah liar sehingga menjadi penghasil madu lebah liar yang memiliki cita rasa pahit.
-
Dimana balap liar ini terjadi? Aksi pembubaran balap liar ini terjadi di Jalan Sudirman, Kudus, Jawa Tengah.
-
Bagaimana cara mengatasi gigitan kucing liar? Jika Anda tiba-tiba digigit kucing liar yang kemudian timbul luka, pertolongan pertama yang perlu dlakukan adalah menghentikan pendarahan. Setelah perdarahan berhenti keluar di area gigitan, selanjutnya bersihkan luka dengan sabun dan air, serta oleskan salep antibiotik dan perban pada gigitan. Setelah melakukan pertolongan pertama, Anda bisa mengecek kondisi ke dokter untuk mengetahui apakah luka tersebut berisiko menimbulkan komplikasi lain.
-
Bagaimana cara warga Sampangan mengatasi kucing liar? Warga yang khawatir kemudian menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) untuk membantu mengevakuasi hewan tersebut.
-
Di mana henbane hitam ditemukan tumbuh liar? Sisa-sisanya umum ditemukan di situs arkeologi di Eropa Barat Laut karena tumbuh liar di dekat pemukiman manusia, sehingga sulit untuk menentukan apakah itu sengaja digunakan.
"Kami fokus pada Kementerian, Lembaga, dan Pemda penyelenggara layanan yang masih di zona kuning dan merah pada penilaian kepatuhan tahun lalu," ujar Anggota Ombudsman Adrianus Meliala di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Selasa (5/12).
Penilaian terhadap pemenuhan standar pelayanan publik berpedoman kepada pasal 8 undang-undang No 37 tahun 2018 tentang wewenang Ombudsman.
"Dalan penelitian kepatuhan, kami memposisikan diri sebagai masyarakat pengguna layanan yang ingin mengetahui hak-haknya. Misalnya, ada atau tidak persyaratan pelayanan, kepastian waktu dan biaya, prosedur dan alur pelayanan, sarana pengaduan, pelayanan yang ramah," papar Adrianus.
Adrianus menambahkan Ombudsman tidak menilai bagaimana ketentuan terkait standar pelayanan itu disusun dan ditetapkan. Namun, fokus pada atribut standar layanan yang wajib disediakan pada setiap unit pelayanan publik.
"Bahkan ada sanksi yang tercantum dalam pasal 54 UU pelayanan publik jika tidak tersedia standar pelayanan publik. Mulai dari sanksi pembebasan dari jabatan, sampai dengan sanksi pembebasan atas permintaan sendiri bagi pelaksana," jelasnya.
Menurutnya, pengabaian terhadap standar pelayanan publik berpotensi memburuknya kualitas pelayanan. Misalnya, kata Adrianus, dengan tidak terdapat maklumat pelayanan yang dipampang, maka potensi ketidakpastian hukum terhadap pelayanan publik akan sangat besar.
Lanjutnya, untuk standar biaya yang tidak terpampang, maka praktek pungli, calo dan suap lumrah di kantor tersebut. Pengabaian terhadap standar pelayanan publik juga akan mendorong terjadinya potensi perilaku maladministrasi dan perilaku koruptif yang tidak hanya dilakukan oleh Aparatur Pemerintah secara individu, namun juga secara sistematis lembaga.
"Dalam jangka panjang, pengabaian terhadap standar pelayanan publik berpotensi menurunkan kredibilitas peranan pemerintah sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator pembangunan pelayanan publik," tutup Adrianus.
Sementara di tahun ini sejumlah Kementerian, Lembaga negara dan Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten meraih penghargaan kepatuhan standar pelayanan publik dengan nilai tertinggi dari Ombudsman.
Yakni Kementerian Ketenagakerjaan Lembaga Badan Narkotika Nasional (BNN), Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan. Pemerintah Kota Bengkulu dan Manado. Lalu Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dan Bangka.
Acara itu dihadiri oleh Ketua Ombudsman Republik Indonesia Amzulian Rifai beserta anggota Ombudsman. Nampak pula Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo. Serta pejabat pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota lainnya.
Baca juga:
Memutus mata rantai pungli Satpol PP DKI
Dugaan pungli Satpol PP, Wagub Sandiaga akan temui Ombudsman
Dalih rumah sakit sering tolak pasien peserta BPJS
Ombudsman sebut peserta BPJS ogah bayar iuran usai perawatan medis
Ini alasan rumah sakit sering tolak pasien BPJS menurut Ombudsman