Pansus F-Golkar Nilai Pelaksanaan Haji Carut Marut: Tidak Ada Hubungan dengan NU
Jhon Kennedy menilai Kemenag terlalu melebarkan permasalahan ini ke mana-mana.
Anggota Pansus Angket Haji dari Fraksi Partai Golkar DPR, John Kennedy Azis bantah keras pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf soal Pansus Angket Haji 2024. Apalagi, Gus Yahya menuding Komisi VIII membentuk Pansus untuk menyerang PBNU dan Menteri Agama Yaqut Cholil Staquf.
- Pansus Temukan 3.503 Haji Khusus Tanpa Masa Tunggu Diberangkatkan 2024
- Di Depan Pansus, BPKH Akui Pembagian Kuota Haji Tak Sesuai Kesepakatan DPR dan Kemenag
- Panggil Kepala BPKH, Ketua Pansus Haji DPR Ingatkan Keterangan Saksi Jadi Bukti Bagi APH
- Pansus Haji Gandeng Polri Jika Pihak yang Dipanggil Menolak atau Mangkir
"Pernyataan tersebut sama sekali tak beralasan. Pansus dibentuk bermula dari pelaksanaan ibadah haji yang menurut saya carut marut, ini adalah pembagian kuota haji yang melanggar Undang-undang dan juga melanggar kesepakatan," tegasnya, Rabu (31/7).
Jhon Kennedy menilai Kementerian Agama (Kemenag) terlalu melebarkan permasalahan ini ke mana-mana. Padahal, carut marut pelasabaan haji tidak ada kaitannya dengan NU.
"Jadi Pansus haji dibentuk untuk tujuan perbaikan pelaksanaan ibadah haji. Tidak ada hubungan dengan NU," katanya.
Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI itu menjelaskan, Pansus Angket Haji murni digulirkan untuk memperbaiki manajemen haji.
"Kami lihat bagaimana pelaksanaan ibadah haji ke depan, dapat bertambah baik nyaman dan jamaah haji itu menjalankan ibadah haji sesuai rentetan haji itu sendiri. Bisa melaksanakan ibadah haji dengan aman dan khusyuk sesuai dengan Sunah Rasul. Jadi tak ada kaitannya ke mana-mana begitu," tegas Jhon Kennedy.
John Kennedy berharap dengan adanya Pansus Haji mekanisme ibadah haji bisa berjalan semestinya dan sesuai prosedur yang ada.
"Tentu harapannya perbaikan pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagaimana perekrutan jamaah haji sesuai dengan daftar orang yang antre, jangan orang baru antre 4 tahun sudah bisa berangkat haji karena sesuatu. Sementara orang yang antre belasan tahun bahkan puluhan tahun tidak berangkat jadi itu yang harus kami rapihkan," kata dia.
Politisi Partai Golkar itu juga menyoroti mekanisme proses ibadah haji yang semakin harus semakin carut marut mulai dari antrean jemaah hingga kualitas makanan saat beribadah.
"Jauh lebih penting saat ini memastikan pansus bekerja untuk perbaikan pelayanan haji. Ketimbang melayani pernyataan Ketua Umum PBNU yang tidak jelas landasannya," kata dia.
Dia menambahkan, Pansus Haji menilai banyak hal yang carut marut dari mulai pembagian kuota, perekrutan jemaah haji, pelaksanaan penerbangan ibadah haji itu yang sampai terlambat lebih dari 10 jam, apa enggak dilihat masih di tempat hotel calon jamaah haji sebagian dalam satu kamar melebihi satu kapasitas. Kemudian mutu catering ada beberapa yang keracunan, apa enggak dilihat bagaimana padatnya tenda di Mina dan Arafah.
"Jadi kami enggak ada kaitannya dengan NU dan jadi ke mana-mana," tambah John.