Wasekjen PBNU Balas Nusron Wahid Soal Pansus Haji: Sangat Tidak Elok
Wasekjen PBNU menyinggung penurunan jabatan Nusron di PBNU.
Pernyataan anggota Panitia Khusus Angket Haji DPR Nusron Wahid mendapat balasan dari Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Suleman Tanjung.
Suleman menyayangkan pernyataan Nusron yang membantah pernyataan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf soal Pansus Haji.
"Pak Nusron ini kan masih tercatat sebagai Ketua LPP (Lembaga Pengembangan Pertanian) PBNU. Sangat tidak eloklah mengungkapkan pernyataan demikian," kata Suleman, Senin (29/7). Dikutip dari Antara.
Pernyataan Nusron, lanjut Suleman, justru menjadi tanda tanya bagi elite PBNU. "Pak Nusron ini memang jabatannya dulu di PBNU wakil ketua umum, (tetapi) sekarang dia jadi ketua LPP," ujar dia.
Dia menyebut penurunan jabatan Nusron dari wakil ketua umum menjadi ketua LPP NU sejatinya juga tidak masalah karena dilakukan untuk menegakkan peraturan organisasi.
"Sebab jabatan wakil ketua umum tidak dibenarkan jika dirangkap dengan jabatan politik,” katanya.
Lebih lanjut, menurut Sulaeman, pernyataan Yahya Cholil tentang Pansus Haji hanya menjawab wartawan ketika konferensi pers pleno PBNU.
Gus Yahya juga mengatakan kepada wartawan yang bertanya bahwa Pansus haji bukanlah urusan PBNU.
"Namun, karena wartawan tetap memaksa tanya, Gus Yahya kemudian menjawab secara normatif bahwa pelaksanaan haji bisa dilihat dari respons atau survei masyarakat apakah pelaksanaan haji kali ini berhasil atau tidak. Faktanya, kata Gus Yahya, banyak masyarakat yang menilai haji kali ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Jika pansus tetap jalan, Gus Yahya menduga ada masalah pribadi di dalamnya," ujar Sulaeman.
Sebelumnya, Nusron Wahid membantah pernyataan Gus Yahya dan memastikan pembentukan Pansus Haji bukan dalam rangka urusan pribadi.
Dia menegaskan bahwa Pansus Angket Haji bukan keputusan pribadi dari anggota, melainkan keputusan resmi pada rapat paripurna DPR yang disetujui fraksi-fraksi.
"Saya mohon maaf kepada Ketua Umum PBNU Gus Yahya Staquf. Di DPR tidak mengenal masalah pribadi," kata Nusron.
Pada Minggu (28/7), Gus Yahya mengatakan pihaknya bertanya-tanya mengenai bergulirnya Pansus Angket Haji 2024 sehingga ia berpendapat tidak ada alasan kuat untuk pembentukannya.
Dia berpendapat keputusan keberadaan Pansus Angket Haji DPR terkait pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2024 memiliki keterkaitan dengan posisi adiknya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, serta masalah lain yang sebetulnya tidak terkait dengan ibadah haji.
