Para nasabah tarik tunai, BDNI gonjang-ganjing dana keluar Rp 166 M
Para nasabah tarik tunai, BDNI gonjang-ganjing dana keluar Rp 166 M. Stock debet atau penarikan dana oleh nasabah, menurut Iwan mempengaruhi stabilitas keuangan BDNI sebab kredit atau aset lebih kecil ketimbang jumlah debet sehingga bank yang dimiliki oleh Sjamsul Nursalim itu masuk ke daftar bank tidak sehat.
Mantan Direktur Pengawasan pada Bank Indonesia, Iwan Ridwan Prawiranata mengatakan Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) masuk sebagai daftar 54 bank tidak sehat di tahun 1998. Berdasarkan laporan perusahaan akunting yang ditunjuk pemerintah, stock debet BDNI mencapai Rp 166,3 miliar.
Stock debet atau penarikan dana oleh nasabah, menurut Iwan mempengaruhi stabilitas keuangan BDNI sebab kredit atau aset lebih kecil ketimbang jumlah debet sehingga bank yang dimiliki oleh Sjamsul Nursalim itu masuk ke daftar bank tidak sehat.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Bagaimana Hendarman Supandji menyeleksi Jaksa untuk menangani kasus BLBI? Hendarman menegaskan, padahal sudah menyeleksi ketat 35 jaksa unggulan dan tahan banting untuk menangani kasus BLBI.
-
Di mana banjir terjadi di Jakarta? Data itu dihimpun hingga Jumat 15 Maret 2024 pada pukul 04:00 WIB. "Kenaikan status Bendung Katulampa dan Pos Pantau Depok menjadi Siaga 3 (Waspada) dari sore hingga malam hari serta menyebabkan genangan di wilayah DKI Jakarta," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji dalam keterangan tertulis, Jumat (15/3).
-
Bagaimana caranya aset BLBI dimanfaatkan? Aset-aset sitaan itu diberikan kepada Mahkamah Agung, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Intelijen Negara, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Ombudsman RI.
-
Apa itu teks argumentasi menurut KBBI? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), teks argumentasi adalah alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan.
-
Kapan kasus DBD di Jakarta mencapai puncaknya? Trend kasus DBD akan meningkat pasca El Nino dan pola kenaikan per bulannya khas pada musim penghujan dan sama dari tahun ke tahun akan mulai meningkat Desember, puncak April, lalu kembali turun," terangnya.
"Saldo debet BDNI setelah 31 Desember 1997 berdasarkan perusahaan akunting, saldo debet pada 5 Januari 1998 sebesar Rp 166,3 miliar dan berlanjut sampai bank tersebut di TO (take over) kan. (Penyebabnya) Terjadinya adanya penarikan tunai dan transfer dan kekalahan BDNI dalam kliring," ujar Jaksa Wayan saat membacakan Berita Acara Pemeriksaan milik Iwan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (21/6).
Iwan menjelaskan, setelah BPPN melakukan audit BDNI masuk dalam kategori bank Take Over. Artinya segala transaksi keuangan bank tersebut diawasi, termasuk pejabat bank.
Dia menuturkan, saat proses take over komisaris beserta direktur bank diberhentikan sementara dan digantikan dengan orang-orang pilihan BPPN.
"Kegiatan perbankan diawasi oleh bank yang lain tugas komisaris diberhentikan dan diganti komisaris pengganti yang ditunjuk BPPN," ujar Iwan.
Sementara dalam situasi krisisi, pemerintah rezim Soeharto mengeluarkan beberapa kebijakan yang intinya tidak boleh ada penutupan bank demi menjaga likuiditas. Atas kebijakan itu, Bank Indonesia melalui BPPN menyalurkan sejumlah dana ke beberapa bank tidak sehat, termasuk BDNI.
Lebih lanjut, Iwan mengatakan pernah bertemu dengan Sjamsul Nursalim saat proses gonjang ganjing perbankan nasional. Dalam pertemuan tersebut, pihak BPPN meminta penjelasan Sjamsul perihal langkah-langkah penyehatan bank miliknya, menyusul adanya saldo debet.
Saat itu, Sjamsul mengatakan pihaknya akan menutup saldo debet dengan menjual perusahaannya yang ada di Amerika.
"(BPPN) Minta penyelesaian saldo debet. (Sjamsul) mengusahakan menutup saldo debet dan mengatakan akan menjual perusahaannya yang di Amerika," ujarnya.
Diketahui dalam kasus ini BDNI merupakan obligor terhadap BLBI melalui BPPN sebagai penyalurnya. Dalam prosesnya, BDNI dengan kepemilikan saham terbesar adalah Sjamsul Nursalim dianggap misrepresentatif karena membebankan piutang ke petani tambak PT Dipasena, Darmaja dan PT Wachyuni Mandira yang tidak mampu menyelesaikan kewajiban utang.
Sjamsul pun diwajibkan bertanggung jawab membayar Rp 4,58 sebagaimana aset yang dilimpahkan BDNI ke perusahaan tambak tersebut. Namun, belum selesai Sjamsul menyelesaikan kewajibannya, Syafruddin menerbitkan Surat Keterangan Lunas (SKL) terhadap BDNI.
Ia pun didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Baca juga:
Sidang BLBI, BDNI gunakan uang negara untuk kepentingan grup perusahaan
Ekspresi mantan Kepala BPPN dengar keterangan saksi
Mantan Menkeu era BJ Habibie kelimpungan tak ada data bank penerima BLBI
Eksepsi eks Kepala BPPN Ditolak, KPK sebut 'Kita lihat bagaimana negara dirugikan'
Hakim tolak eksepsi mantan Kepala BPPN terkait kasus BLBI
Syafruddin Arsyad minta jaksa hadirkan Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim