Pejabat Bakamla yang ditangkap KPK dari unsur Kejaksaan
Jika KPK menetapkan Eko sebagai tersangka, maka Bakamla akan mengembalikan yang bersangkutan kepada pihak Kejaksaan. Bakamla siap bekerja sama dengan KPK mengusut tuntas kasus yang melibatkan pejabatnya.
Pejabat Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi, Deputi Informasi, Hukum dan Kerjasama, Eko Susilo Hadi berasal dari unsur Kejaksaan Agung. Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Madya TNI AL Arie Soedewo menuturkan, lembaganya terdiri dari berbagai unsur. Mulai dari Kejaksaan, Polisi, Angkatan Udara, Angkutan Laut dan aparat sipil.
"Kalau yang bersangkutan dari Kejaksaan," kata Arie saat ditemui di Gedung Perintis Kemerdekaan, Jalan Proklamasi No. 56, Jakarta Pusat, Rabu (14/12).
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang dilakukan anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta saat rapat paripurna? Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Cinta Mega kedapatan tengah bermain game slot saat rapat paripurna penyampaian pidato Penjabat (Pj) Gubernur terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (20/7).
-
Kapan Ganjar Pranowo berencana menerapkan KTP Sakti? Oleh karena itu, saat terpilih menjadi Presiden Ganjar langsung menerapkan KTP Sakti ini.“Sebenarnya awal dari KTP elektronik dibuat. Maka tugas kita dan saya mengkonsolidasikan agar rakyat jauh lebih mudah menggunakan identitas tunggalnya,” tutup Ganjar.
-
Apa yang ditemukan di TKP? Petugas Polsek Denpasar Selatan mengamankan sejumlah barang bukti di TKP. Bukti yang diamankan berupa KTP, kartu nikah, dompet warna cokelat, Kartu Indonesia Sehat, kartu vaksin covid, dan kabel catok rambut warna hitam yang dipakai melilit leher korban.
Arie mengatakan pihaknya langsung akan berkoordinasi dengan pihak kejaksaan atas OTT yang dilakukan oleh KPK. Pasalnya hingga saat ini masih belum ada keterangan dari pihak KPK terkait status Eko.
"Ya tentunya saya akan koordinasi dengan Kejaksaan karena sekarang kan masih dugaan bukan," ucap Arie.
Bila mantan Plt. Sekertaris Utama (Sestama) Bakamla itu ditetapkan sebagai tersangka, maka jenderal bintang 3 itu akan mengembalikan Eko kepada pihak Kejaksaan. Hingga saat ini pihaknya pun masih melakukan pendalaman.
"Kalau memang ini (Eko) jadi tersangka maka akan dikembalikan kepada kejaksaan. Sekarang kan masih diduga," ujar Arie.
Selama memimpin Bakamla 7 bulan terakhir, Arie menyebut Eko tak memiliki catatan hitam. Terlebih dia telah bertugas di Bakamla selama 4 tahun. Saat ditunjuk sebagai Kepala Bakamla, Arie memperingatkan agar tak ada satu pun anggotanya yang boleh bermain-main dengan anggaran pemerintah.
"Sejak saya datang sebagai Kepala Bakamla, saya titik beratkan ke profesional dalam penggunaan anggaran dan pengadaan. Makanya saya review anggaran ke BPKP, mana yang bisa dilaksanakan mana yang enggak," jelas Arie.
Bakamla siap bekerja sama dengan KPK mengusut tuntas kasus yang melibatkan pejabatnya. "Siap (dimintai keterangan KPK) sejauh yang saya tahu,karena ini di bawah lembaga saya," singkatnya.
Baca juga:
Izin ke pemakaman, pejabat Bakamla ternyata kena OTT KPK
KPK tangkap tangan anggota Bakorkamla