Pejabat Kementan Pakai Loreng Biru NasDem, Anggota DPR Ingatkan ASN Tak Berpolitik
UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) telah mengatur bahwa ASN dilarang berpolitik praktis. UU ASN itu, kata Bambang, mengatur sanksi jika ASN melakukan tindakan atau kegiatan bernuansa politik praktis.
Anggota DPR RI Komisi IV Bambang Purwanto menilai sejumlah pejabat Kementerian Pertanian telah melakukan pelanggaran. Pejabat Eselon I Kementerian Pertanian itu berfoto bersama Ketum NasDem Surya Paloh dan mengenakan seragam loreng bercorak biru khas partai NasDem. Sebelumnya, foto itu ditunjukan dalam rapat dengar pendapat Komisi IV kemarin (15/11).
"Kalau mereka yang menggunakan adalah ASN, apalagi setingkat Dirjen, itu adalah tindakan pelanggaran," ujar Bambang kepada wartawan, Selasa (16/11).
-
Bagaimana cara Partai NasDem memperjuangkan penolakan penunjukan Gubernur Jakarta? Taufik menekankan, Partai NasDem tetap mendorong adanya pemilihan umum kepala daerah di Jakarta. Selain itu, NasDem juga ingin adanya pemilihan wali kota dan anggota DPRD tingkat kota madya di wilayah Jakarta. "Kita menginginkan ada pilkada di tingkat provinsi dan kota madya. DPRD juga ada DPRD kota dan DPRD provinsi. Itu yang terus akan kita perjuangkan pada saat pembahasan tingkat I di Komisi II DPR bersama dengan pemerintah," tegas Taufik.
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.
-
Kenapa Partai NasDem menolak Gubernur Jakarta ditunjuk langsung oleh Presiden? Taufik Basari menegaskan, pihaknya menolak mekanisme penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden. Diketahui, mekanisme itu termuat dalam Pasal 10 RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang tengah dibahas DPR. "Benar kami menolak gubernur Jakarta ditunjuk langsung oleh presiden," kata Taufik Basari, dalam keterangannya, Kamis (7/12).Taufik menekankan, Partai NasDem tetap mendorong adanya pemilihan umum kepala daerah di Jakarta.
-
Apa yang di ekspor oleh Kementan? Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin melepas ekspor komoditas pertanian ke 176 negara dengan nilai transaksi sebesar 12,45 triliun.
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Kapan kemacetan di Jakarta terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) telah mengatur bahwa ASN dilarang berpolitik praktis. UU ASN itu, kata Bambang, mengatur sanksi jika ASN melakukan tindakan atau kegiatan bernuansa politik praktis.
"Itu ada sanksinya, sangat jelas diatur. Ada sanksi ringan, sanksi sedang sampai sanksi berat. Nah, tindakan pejabat eselon di Kementan ini masuk dalam kategori mana, silakan teman-teman media meminta klarifikasi ke BKN, KASN," ujar Anggota Fraksi Partai Demokrat tersebut.
Menurut Bambang, pimpinan Kementan yang mengenakan pakaian bercorak NasDem itu harus mendapatkan sanksi berbeda dengan para bawahannya.
"Kalau ini yang melakukan pimpinan, itu kan jadi masalah. Karena harusnya pimpinan itu memberikan keteladanan anak buahnya di bawah. Kalau pimpinannya memakai baju parpol, bagaimana bawahannya?," katanya.
Bambang pun mengingatkan, ASN harus memegang netralitas. Meski sang menteri berlatar belakang partai politik, tidak serta merta membawa kepentingan partai di Kementerian yang dipimpinnya. Ia mengingatkan, saat memegang amanah Presiden, menteri harus melepas baju partai dalam bekerja.
"Yang pasti, ASN itu harus netral. Kami berharap meski menterinya dari partai politik, tidak serta merta bisa seenaknya membawa-bawa kepentingan partai di tubuh kementerian. Karena ketika mereka diberi amanah atau mandat dari Presiden, menteri bersangkutan harus melepas baju partai dan bekerja untuk kepentingan bangsa," jelas Bambang.
Sebelumnya, pejabat Eselon I Kementerian Pertanian menjadi sorotan karena berfoto bareng dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Menteri Pertanian yang juga kader NasDem, Syahrul Yasin Limpo. Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementan itu mengenakan pakaian loreng-loreng bercorak biru khas partai NasDem.
Foto tersebut ditampilkan ketika rapat dengar pendapat Komisi IV pada Senin (15/11). kemarin. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Kasdi Subagyono diingatkan langsung oleh anggota dewan dalam rapat tersebut bahwa ASN tidak berpolitik.
Kasdi menjelaskan, jajarannya menggunakan pakaian loreng tersebut hanya untuk menghormati peringatan HUT NasDem. Kasdi mengatakan, dirinya hadir bersama Menteri Syahrul Yasin Limpo.
"Sebenarnya kami ingin menghormati acara tersebut dan kami hadir bersama dengan menteri. Tidak ada maksud lain. Mohon maaf kalau memang itu bagian yang kurang berkenan di bapak ibu sekalian tapi sesungguhnya apa di hati kami tetap dalam upaya birokrat, karena ini menghormati kami menggunakan atribut itu," kata Kasdi dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV.
Ia menuturkan, seragam tersebut merupakan seragam Kostranas atau Komando Strategi Nasional. Meski, Kasdi mengaku tidak mengetahui apa Kostranas dalam Partai NasDem.
Kasdi pun menyampaikan permohonan maaf atas kekeliruan yang dilakukan jajaran Eselon I. Ia berjanji tak akan mengulangi hal serupa.
"Itu seragam yang saya kenal seragamnya Kostranas, bapak. Saya tidak tahu Kostranas itu dalam posisi di Nasdem terus terang saya tidak tahu," ujar Kasdi.
"Yang kami pahami pak singkatannya komando strategi nasional. Saya terus terang fungsinya tidak paham juga bapak. Mohon maaf," jelas Kasdi.
Baca juga:
Pimpinan DPR Soroti Pejabat Kementan Berbaju Loreng: Saya Ingatkan ASN Ada Kode Etik
Pakai Loreng Biru Foto Bareng Surya Paloh, Pejabat Kementan Jadi Sorotan
Diajak Bisik-bisik Surya Paloh soal Pemilu 2024, Ini Kata Ketum Golkar Airlangga
Surya Paloh Ajak Jokowi Cari Capres 2024 Bersama
Ketum NasDem ke Jokowi Soal 2024: Kalaupun Kita Berpisah, Kecintaan Kita Tak Terputus
Surya Paloh Puji Kinerja Jokowi Tangani Pandemi Covid-19