Pekan Depan, MK Sidangkan 297 Perkara Sengketa Pileg 2024
Juru Bicara MK, Fajar Laksono mengatakan pihaknya sudah meregistrasi 297 perkara.
Fajar menjelaskan, sesuai dengan Peraturan MK (PMK), tahapan bagi para pihak yang mengajukan diri sebagai pihak terkait sudah diregistrasi dan sudah diunggah ke laman MK.
Pekan Depan, MK Sidangkan 297 Perkara Sengketa Pileg 2024
Mahkamah Konstitusi (MK) memastikan sudah memulai rangkaian perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU untuk sengketa Pemilu Legislatif (Pileg) 2024.
Juru Bicara MK, Fajar Laksono mengatakan pihaknya sudah meregistrasi 297 perkara.
“Total perkara PHPU itu 299, dua sudah selesai (Pilpres 2 perkara), 297 perkara PHPU pileg, sudah kita registrasi dan sudah resmi menjadi perkara,” kata Fajar di Gedung MK Jakarta, Kamis (25/4).
Fajar menjelaskan, sesuai dengan Peraturan MK (PMK), tahapan bagi para pihak yang mengajukan diri sebagai pihak terkait sudah diregistrasi dan sudah diunggah ke laman MK. Tujuannya, agar PHPU berjalan transparan dan publik bisa mengetahui perkara apa dan berkaitan dengan siapa.
“Oh permohonan ini yang ada kaitannya dengan pihak terkait nah hari ini agendanya adalah menerima permohonan pihak terkait,” jelas Fajar.
Pada hari Senin pekan depan, lanjut Fajar, MK sudah mengagendakan sidang sebanyak 79 perkara dan 53 perkara untuk hari Selasa.
Teknisnya, perkara akan dibagi ke dalam tiga panel yang diisi oleh masing-masing hakim MK secara proporsional atau 3 hakim per panelnya.
“Jadi akan dibagi tiga panel dan jadwal sidang lengkapnya ada di laman MK. Kemudian mekanismenya ditangani oleh panel yang terdiri dari 3 hakim konstitusi,”
rinci Fajar.
merdeka.com
Sebagai informasi, terhadap para pihak, MK akan menyediakan total delapan kursi. Mereka yang terlibat adalah pemohon, termohon dan pihak terkait.
Rangkaian sidang akan dimulai dengan pendahuluan yaitu mendengarkan pokok permohonan pemohon, nanti termohon menyampaikan jawaban termohon atas permohonan itu.
Kemudian pihak terkait juga diagendakan menyampaikan kesempatan sedana, hingga Bawaslu.
Selanjutnya, MK juga akan mendengarkan keterangan saksi dan ahli yang akan dihadirkan para pihak.
“Kami mengagendakan itu sejauh ini sesuai dengan PMK tahapan itu 7-10 Juni, artinya 10 Juni mudah-mudahan semuanya sudah kelar. Boleh maju, tapi tidak boleh lambat dari itu, karena 30 hari kerja sejak registrasi kemarin kita selesaikan,”
Fajar menandasi.
merdeka.com