Pembentukan dewan pengawas dinilai cenderung melemahkan KPK
Pembentukan dewan pengawas dinilai cenderung melemahkan KPK. Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Miko S. Ginting menilai rekomendasi pembentukan dewan pengawas justru bakal melemahkan KPK. Dia berpendapat usulan itu malah membuat kinerja KPK tak independen.
Panitia Khusus (Pansus) mengusulkan pembentukan lembaga pengawas independen yang berstruktur dari unsur internal dan juga eksternal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rekomendasi itu muncul atas hasil temuan Pansus terhadap kinerja KPK.
Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Miko S. Ginting menilai rekomendasi pembentukan dewan pengawas justru bakal melemahkan KPK. Dia berpendapat usulan itu malah membuat kinerja KPK tak independen.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Apa yang tertulis di karangan bunga yang diterima oleh KPK? Dalam karangan bunga tertulis 'selamat atas keberhasilan anda memasuki pekarangan tetangga'. Tertulis pengirimnya adalah Tetangga.
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
"Saya kira dengan dewan pengawas itu maka potensi KPK tak independen semakin besar," kata Miko saat dihubungi merdeka.com, Jumat (2/2).
Miko mengatakan, asumsi Pansus soal perlunya dewan pengawas dalam rangka mengawasi proses penyidikan KPK seperti penyadapan tidak tepat. Sebab, dia melihat KPK telah diawasi oleh sistem kerjanya sendiri.
Dia menjelaskan, sistem kerja KPK dimaksud adalah tak bisanya lembaga yang saat ini dipimpin Agus Rahardjo itu dalam menerbitkan surat penghentian penyidikan suatu kasus. Artinya, apabila seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka maka kasus tersebut terus berjalan.
"Jadi menurut saya kira memang dari awal arahnya sudah terbaca ke arah bahwa KPK lembaga yang dianggap punya kewenangan besar sehingga pemeriksaan Pansus berakhirnya harus ada penguatan KPK itu. Ini seakan sudah ada kesimpulan atas kinerja KPK soal penyadapan itu. Padahal ini jelas keliru," kata dia.
Untuk diketahui, dalam draf rekomendasi Pansus Angket DPR terhadap KPK disebutkan Presiden dan KPK disarankan untuk membuat lembaga pengawas independen yang berstruktur dari unsur internal KPK dan juga eksternal. Selain itu KPK juga diminta untuk menyempurnakan struktur organisasi serta meningkatkan dan memperbaiki tata kelola anggarannya.
Anggota Pansus KPK dari fraksi PDIP, Masinton Pasaribu menilai pengisi dewan pengawas bisa dari kalangan eksternal KPK seperti akademisi, hingga kalangan masyarakat biasa. Keberadaan dewan pengawas itu, klaimnya, sangat penting mengingat KPK adalah institusi negara yang harus awasi
"Karena dia adalah semua lembaga yang menggunakan APBN bukan bantuan apbn, bukan hibah, menggunakan Aparatur Negara, dia adalah lembaga negara. Mau dia bersifat independen atau apapun faktanya dia lembaga negara," kata Masinton saat dihubungi, Kamis (1/2).
Baca juga:
Adik Andi Narogong mengaku diminta jual jam tangan Richard Mille
Soal dewan pengawas, KPK sebut sudah diawasi DPR, BPK dan publik
KPK serahkan berkas kedua kasus Fredrich Yunadi ke jaksa
KPK serahkan berkas kedua kasus Fredrich Yunadi ke jaksa
Ketua DPR soal Dewan Pengawas KPK: Enggak ada urusan ke Presiden
Usai diperiksa KPK soal e-KTP, Hotma Sitompul dikontak eks Ketua Komisi II
Masinton tegaskan UU Penyadapan bukan cuma buat KPK tapi BIN, BNN, Polri & Kejagung
Soal kabar Zumi Zola tersangka, KPK masih terus cari bukti-bukti