Pemerintah Aceh Sepakat Revisi Qanun LKS agar Bank Konvensional Hadir lagi
Wacana revisi Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) disepakati oleh Pemerintah Aceh. Bahkan, Pemerintah Aceh sebelumnya telah menyurati Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada Oktober 2022 lalu terkait revisi tersebut. Surat itu belakangan baru beredar di masyarakat.
Wacana revisi Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) disepakati oleh Pemerintah Aceh. Bahkan, Pemerintah Aceh sebelumnya telah menyurati Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada Oktober 2022 lalu terkait revisi tersebut. Surat itu belakangan baru beredar di masyarakat.
"Pemerintah Aceh sepakat revisi Qanun LKS. Bahkan Pemerintah Aceh sendiri telah surati DPRA sejak Oktober 2022 lalu terkait peninjauan revisi qanun LKS," kata Juru Bicara (Jubir) Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, Senin (22/5).
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Apa yang diklaim sebagai informasi palsu yang beredar tentang Bank Syariah Indonesia? Beredar sebuah surat berisi pengumuman diklaim berasal Bank Syariah Indonesia (BSI) yang mengubah tarif transfer antarbank dari menjadi Rp150.000 per bulan.
-
Bagaimana Town Hall Meeting Syariah 2023 membantu Bank Jatim? Busrul menjelaskan, Town Hall Meeting Syariah dapat membantu menghubungkan para pegawai dari berbagai Cabang dan Unit di lingkungan UUS Bank Jatim. Sehingga hal tersebut bisa memberi mereka kesempatan untuk bertemu, berinteraksi satu sama lain, serta dapat memperkuat rasa persahabatan dan kolaborasi.
-
Kapan Bank Garansi QLola by BRI diluncurkan? Kehadirzn layanan Bank Garansi di QLola by BRI kini kian memudahkan para pelaku usaha.
-
Bagaimana OJK mendorong pengembangan perbankan syariah? Berbagai kebijakan dikeluarkan OJK untuk mendorong pengembangan perbankan syariah bersama stakeholders terkait beberapa inisiatif seperti: Mulai dari perbaikan struktur industri perbankan syariah yang dilakukan melalui konsolidasi maupun spin-off unit usaha syariah (UUS). Lalu penguatan karakteristik perbankan syariah yang dapat lebih menonjolkan inovasi model bisnis yang lebih rasional, serta pendekatan kepada nasabah yang lebih humanis; Pengembangan produk yang unik dan menonjolkan kekhasan bank Syariah, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat untuk meningkatkan competitiveness perbankan syariah. Lalu, peningkatan peran bank syariah sebagai katalisator ekosistem ekonomi syariah agar segala aktivitas ekonomi syariah, termasuk industri halal agar dapat dilayani dengan optimal oleh perbankan syariah; dan Kelima, peningkatan peran bank syariah pada dampak sosial melalui optimalisasi instrumen keuangan sosial Islam untuk meningkatkan social value bank syariah.
-
Kenapa Bank Jatim mengadakan Town Hall Meeting Syariah 2023? Adapun tujuan dari diselenggarakannya Town Hall Meeting Syariah 2023 ini adalah untuk memperkuat budaya kerja Bank Jatim (Expresi), meningkatkan kolaborasi antar pegawai, menginformasikan perkembangan terbaru Bank Jatim, menyamakan visi pegawai, dan meningkatkan kemampuan pegawai untuk berinovasi.
Dia mengatakan kesepakatan revisi Qanun LKS itu berdasarkan aspirasi masyarakat, terutama pelaku dunia usaha yang disampaikan kepada sebagian Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), yang kemudian dikaji dan analisa terhadap dinamika dan problematika pelaksanaan qanun LKS tersebut.
Menurut Muhammad MTA, kasus error-nya Bank Syariah Indonesia (BSI) belum lama ini, disebut dapat menjadi salah satu referensi bagi DPRA dalam hal menyempurnakan pelaksanaan dan penerapan qanun LKS.
"Termasuk misalnya akan dikaji kompensasi-kompensasi dari setiap potensi yang merugikan nasabah yang mungkin abai dalam qanun tersebut. Termasuk membuka kembali peluang bagi perbankan konvensional untuk kembali beroperasi di Aceh," jelasnya.
Dia menyebut sampai saat ini infrastruktur perbankan syariah di Aceh belum bisa menjawab dinamika dan problematika sosial ekonomi, terutama berkenaan dengan realitas transaksi keuangan berskala nasional dan internasional bagi pelaku usaha.
"Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang tentu mempunyai kegiatan ekonomi bertaraf nasional dan internasional, maka keberadaan perbankan konvensional sebenarnya bukan sesuatu yang mesti dibangun resistensi, namun memperkuat perbankan syariah menjadi prioritas kita sebagai sebuah daerah atau kawasan yang memiliki kekhususan," ujarnya.
Muhammad MTA menuturkan Pemerintah Aceh sendiri pada Desember 2020 lalu pernah menyampaikan rencana skema perpanjangan operasional bank konvensional hingga tahun 2026, yang didasari oleh rapat antara pelaku perbankan dengan pengusaha yang dihadiri Pemerintah Aceh.
"Pro kontra memang sesuatu yang lumrah, namun demikian mari kita beri waktu kepada DPRA sebagai representatif masyarakat Aceh untuk mengkaji dan menganalisa sebagai sebuah kebijakan evaluasi terhadap qanun ini demi penyempurnaan qanun LKS yang lebih baik," pungkasnya.
Baca juga:
Bank Syariah Indonesia Minta Maaf kepada Masyarakat Aceh
Layanan BSI Error Berhari-hari, Sri Mulyani: OJK Sudah Lapor ke KSSK
Pro Kontra Wacana Revisi Qanun Lembaga Keuangan Syariah Aceh
Hacker Data BSI Pernah Jebol Perusahaan Milik Elon Musk
BTN Syariah Raup Untung Rp105 Miliar di Kuartal I-2023
Kebocoran Nasabah BSI Diduga Diretas Hacker, Polisi Tunggu Laporan Korban