Pemkot Surabaya akan Ambil Alih Pembayaran BPJS Kesehatan Warga yang Tak Mampu Bayar

Apabila warga sebelumnya membayar BPJS secara mandiri kelas satu, kemudian tiba-tiba tidak sanggup membayar, maka otomatis bisa dimasukkan kelas tiga dan menjadi tanggung jawab pemkot pembayarannya.

2021-03-03 22:44:00

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berupaya mencari terobosan baru agar semua warga Surabaya tercover kesehatannya tanpa terkecuali. Bahkan, ia mengkonsep agar semua warga Surabaya yang tidak lagi mampu membayar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, diambil alih pembayarannya oleh Pemkot Surabaya.

Upaya ini diungkapkan oleh Wali Kota Eri saat menggelar rapat koordinasi dengan BPJS. Ada beberapa poin yang dibahas oleh Eri, di antaranya Pemkot Surabaya siap mengcover pembayaran BPJS warga apabila sudah non aktif ketika warga itu resign atau tidak lagi bekerja di perusahaan yang mengcover biaya BPJS.

"Saya minta untuk secara otomatis pembayarannya dialihkan atau dibebankan di pemkot tanpa ada jeda. Oleh sebab itu, dibutuhkan sinkronisasi data," katanya, Rabu (3/3).

Selain itu, apabila warga pemegang kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), kemudian non aktif, maka orang nomor satu di Kota Surabaya ini siap mengcover secara otomatis tanpa jeda waktu.

Apabila warga sebelumnya membayar BPJS secara mandiri kelas satu, kemudian tiba-tiba tidak sanggup membayar, maka otomatis bisa dimasukkan kelas tiga dan menjadi tanggung jawab pemkot pembayarannya.

"Mudah-mudahan secepatnya tidak ada lagi masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan. Ke depan hanya dengan KTP warga langsung dapat pelayanan kesehatan. Pelayanan tidak akan berhenti," urainya.

Eri Cahyadi menyebut pelayanan kesehatan seperti ini tidak hanya diperuntukkan bagi warga yang kurang mampu saja. Akan tetapi apabila ada warga yang mampu namun tidak bisa membayar BPJS karena suatu musibah maka biaya rumah sakit akan diambil alih dari mandiri menjadi beban pemerintah daerah.

"Untuk semua kalangan kita melihatnya kegotong-royongan. Misalnya ada salah satu pasien yang memiliki penyakit berat seperti kanker kemudian tidak sanggup membayar mandiri. Maka, pemkot akan mengambil alih pembayarannya melalui BPJS," jelas dia.

Eri Cahyadi, memastikan bagi warga yang sudah memegang kartu BPJS dan sudah terdaftar di salah satu fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes). Ke depan, diupayakan pasien dapat melakukan rujukan di puskesmas mana pun yang tersebar se-Surabaya.

"Jadi all akses di puskesmas mana pun bisa. Lalu nanti juga ada aplikasi untuk masyarakat jadi disiapkan bagi pasien yang gejala ringan. Sehingga dia bisa menghubungi dokter untuk minta rekomendasi obat apa saja yang harus dikonsumsi supaya tidak salah obat,"urainya.

Semua itu, dilakukan Wali Kota Eri Cahyadi untuk memudahkan masyarakat agar mendapat pelayanan kesehatan yang nyaman dan terbaik.

"Yang pasti tujuannya bagaimana seluruh warga ketika sakit mendapat pelayanan kesehatan yang nyaman karena pemkot hadir untuk rakyatnya," papar dia.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Surabaya Besty Roeroe mendukung penuh upaya Pemkot Surabaya dalam merealisasikan upaya-upaya itu demi memastikan semua penduduk kota memiliki jaminan pelayanan kesehatan.

"Siap mendukung semua program terutama ini program nasional untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dan lebih baik lagi," pungkasnya.

Baca juga:
Dilantik Jokowi, Dirut BPJS Kesehatan Janji Warga Tak Lagi Antre Lama
Jokowi Lantik Dewas-Direksi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan 2021-2026
Jokowi akan Lantik Achmad Yurianto Jadi Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan
Sanksi Penghentian Jaminan Sosial Penolak Vaksinasi Covid-19 Langgar Undang-Undang
Daftar Dewas BPSJ Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang Disetujui DPR
Bos BPJS Kesehatan Klaim Kepuasan Peserta Pada Program JKN Naik di 2020

(mdk/bal)