Pemprov Sumsel Bakal Tanggung Biaya Sertifikasi Tanah Bagi Kalangan Bawah
Gubernur Sumsel, Herman Deru mengungkapkan, dirinya akan menyiapkan dan memasukkan anggaran program itu pada APBD 2022. Program ini murni bersifat bantuan dan akan terus bergulir pada tahun-tahun berikutnya.
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berencana menanggung biaya sertifikasi tanah bagi masyarakat menengah ke bawah. Program ini diperuntukkan bagi kalangan yang tidak masuk dalam Program Nasional Agraria (Prona).
Gubernur Sumsel, Herman Deru mengungkapkan, dirinya akan menyiapkan dan memasukkan anggaran program itu pada APBD 2022. Program ini murni bersifat bantuan dan akan terus bergulir pada tahun-tahun berikutnya.
-
Kapan hasil PSU DPD RI Sumbar diumumkan? Perolehan suara itu dibacakan langsung oleh Ketua KPU Sumbar Surya Efitrimen pada Sabtu, (20/7) siang.
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.
-
Kapan Mohammad Amin menjabat sebagai Gubernur Muda Sumatra Utara? Ia baru dilantik pada 14 April 1947 dan berakhir pada 30 Mei 1948.
-
Kapan Rudini membentuk APDN di Jatinangor? Pada tahun 1990, Rudini membentuk Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) Nasional di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.
-
Kapan Adi Suryanto meninggal? Kabar duka datang dari salah satu instansi pemerintah, Lembaga Administrasi Negara (LAN). Kepala LAN, Prof Dr. Adi Suryanto, meninggal dunia di Yogyakarta pada Jumat (15/12).
-
Kapan Mohammad Nasroen menjadi Gubernur Sumatra Tengah? Mengutip beberapa sumber, Nasroen terpilih menjadi anggota DPRS delegasi Sumatra Barat dan ditunjuk menjadi gubernur pertama dan termuda Sumatra Tengah pada tahun 1947.
"InsyaAllah tahun depan sudah dimulai, masyarakat menengah ke bawah yang tidak tercover Prona biayanya ditanggung provinsi," katanya, Jumat (18/9).
Dengan program itu, kata dia, semua tanah masyarakat Sumsel sudah bersertifikat untuk mencegah konflik atau sengketa lahan. Hal ini juga mendukung target pemerintah pusat dalam program penyelesaian sertifikat tanah 2024.
"Saya yakin target itu tercapai, tidak ada lahan tanpa sertifikat," ujarnya.
Deru mengakui masih banyak lahan di wilayah pimpinannya belum bersertifikat. Kondisi ini disebabkan keterbatasan ekonomi masyarakat. Pihaknya akan mengkaji peraturan realisasi agar program ini tepat sasaran.
"Sebenarnya masyarakat Sumsel sadar pentingnya sertifikasi tanah, tapi masalahnya biaya. Karena itu, pemerintah hadir mengatasinya," jelasnya.
Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumsel Pelopor menyambut baik rencana itu demi mempercepat sertifikasi tanah. Hal ini sejalan dengan program Kementerian Agraria dan Pertanahan yang menargetkan pada 2024 seluruh tanah sudah bersertifikat.
"Kita dukung penuh dan nantinya bisa dilakukan koordinasi untuk memudahkan pelaksanaannya," tutupnya.
(mdk/fik)