Pendukung KPK Diminta Hargai Kerja Pansel Capim
Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) berharap semua pihak bisa menghargai kinerja Pansel KPK. Pasalnya, tim yang diketuai oleh Yenti Ganarsih itu sudah meloloskan calon-calon terbaik.
Kinerja Pansel KPK menjadi sorotan. Bahkan, mengundang reaksi dari berbagai pihak, termasuk aksi massa di depan Gedung KPK dari Jaringan Antikorupsi, Jumat (30/8) kemarin.
Pansel KPK akan menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin 2 September nanti. Pansel akan menyerahkan 10 nama kepada Jokowi untuk nantinya dipilih oleh Komisi III DPR.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Bagaimana KPK mengembangkan kasus suap dana hibah Pemprov Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. "Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti," ujar Alex.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
Terkait hal itu, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) berharap semua pihak bisa menghargai kinerja Pansel KPK. Pasalnya, tim yang diketuai oleh Yenti Ganarsih itu sudah meloloskan calon-calon terbaik.
"Akan lebih baik jika semua pihak yang mendukung KPK bisa menghargai dan mendukung kinerja Pansel Capim KPK," ujar Bendahara Umum PB HMI Abdul Rabbi Syahrir, Sabtu (31/8).
Rabbi meyakini, tidak mungkin Pansel Capim KPK meloloskan calon-calon komisioner lembaga antirasuah yang diragukan kapabilitasnya. Karena, pansel sendiri diisi oleh orang-orang yang sudah teruji integritasnya.
"Saya pikir terlalu jauh jika sampai berprasangka bahwa Pansel Capim KPK dianggap sengaja meloloskan calon yang tidak kredibel. Karena munculnya Pansel Capim KPK juga sepengetahuan Presiden Jokowi," paparnya.
Menurut Rabbi, dari pengamatannya selama ini, proses seleksi calon pimpinan KPK 2019 sudah berjalan sangat baik, apalagi ditambah dengan wawancara yang terbuka untuk publik. Karena itu merupakan hal baru yang menunjukkan bahwa Pansel turut menyertakan publik dalam memiliki Capim KPK.
"Dulu tidak pernah ada wawancara terbuka untuk publik ini. Artinya publik bisa menilai langsung seperti apa para calon komisioner KPK itu," tuturnya.
Lebih lanjut, Rabbi juga meyakini bahwa Presiden Jokowi akan mendukung penuh apa pun hasil dari kerja keras Pansel Capim KPK. Termasuk soal adanya unsur Polri dan Kejaksaan di komisioner KPK. Karena, menurut UU KPK, pimpinan KPK terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat.
Diketahui, unsur pemerintah yang punya kompetensi sebagai penyidik dan penuntut sesuai KUHAP dan diakui secara universal adalah polisi dan jaksa. Sementara pimpinan KPK dari unsur masyarakat adalah, akademisi atau anggota masyarakat lain.
"Pertanyaannya, kenapa sampai ada kelompok tertentu yang mati-matian menolak unsur pemerintah ada di KPK. Padahal Undang-Undangnya sudah jelas, ada kepentingan apa?" pungkasnya.
Diketahui, Mantan komisioner KPK, Busyro Muqoddas meminta Presiden Jokowi menolak 10 nama usulan Capim KPK hasil seleksi Pansel. Busyro menilai Pansel Capim KPK cacat moral dan tak transparan dalam proses seleksi.
Salah satu indikasi tak transparan disebut Busyro dengan tidak hadirnya Pansel Capim KPK memenuhi undangan KPK terkait melihat rekam jejak 20 nama yang lolos menjadi capim KPK.
"Jokowi harus menolak, karena (20 nama peserta) nama yang dihasilkan oleh Pansel yang cacat moral. Diukur dari beberapa hal yang tadi dimasukkan di sini, dan kalau Pansel tidak datang atas undangan KPK," ujar Busyro di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Jumat (30/8).
Jangan Lewatkan:
Ikuti Polling Siapa Layak Pimpin KPK? Klik disini
Baca juga:
Nilai Pansel Cacat Moral, Busyro Minta Jokowi Tolak Semua Nama Capim KPK
Masyarakat Antikorupsi Tolak Capim KPK Bermasalah
Jaringan Anti Korupsi Sebut Sejumlah Capim KPK Punya Rekam Jejak Bermasalah
DPR: KPK Tak Tepat Undang Pansel, yang Bisa Hanya Presiden Jokowi
Said Aqil Minta Jokowi Pilih Capim KPK Berintegritas & Tak Punya Beban Kasus
Aksi Solidaritas Kawal Pansel KPK
DPR Nilai Lolosnya Irjen Antam cs Melalui Seleksi Profesional