Pengacara Obor Rakyat senang kliennya cuma kena hukuman denda

Hinca Panjaitan masih meyakini bahwa tabloid yang dibuat oleh kliennya adalah murni produk jurnalistik.

Kuasa hukum pemimpin redaksi dan penulis tabloid Obor Rakyat, Hinca Panjaitan, mengaku tidak terlalu mempersoalkan penetapan tersangka kepada kliennya. Alasannya, pasal di dalam UU pers tidak menyeret kedua kliennya tersebut ke dalam penjara.

"Pasal 18 UU Pers yang disangkakan soal pidana administratif. Itu menyoal denda saja karena tak berbadan hukum," kata Hinca Panjaitan dalam pesan singkatnya, Jumat (3/7).

Dia pun masih percaya diri kalau apa yang dibuat kliennya adalah produk jurnalis. "Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta," ujarnya.

Kendati begitu dia menghormati apa yang penyidik tetapkan. "Kami hormati kerja penyidik yang menggunakan Undang Undang (UU) Pers, karena Obor Rakyat itu produk (jurnalistik-red) dalam UU pers," ujar Hinca lagi.

Baik Setyardi dan Darmawan dikenai Keduanya dikenai Undang-Undang Pers pasal 9 ayat (2) UU No. 40/1999 tentang Pers karena Obor Rakyat tidak memiliki badan hukum dan pelanggaran atas ketentuan tersebut diancam denda paling banyak Rp 100 juta sebagaimana diatur dalam ketentuan pidana Pasal 18 ayat (3) UU No 40/1999.

Baca juga:
Timses Jokowi minta Polri bongkar penyandang dana 'Obor Rakyat'
Soal 'Obor Rakyat', tim Jokowi tantang Polri periksa tim Prabowo
JK desak Polri usut penyandang dana Obor Rakyat
Politikus PDIP: tvOne seperti Obor Rakyat versi televisi
Demi ungkap kasus 'Obor Rakyat', Jokowi siap jadi saksi