Penolakan PMN oleh DPR diduga serangan politik ke Menteri Rini

"Tapi indikasi parpol itu sangat kencang untuk menurunkan Menteri BUMN sudah ada dari awal," kata Nico.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Namun, DPR menolak anggaran Penanaman Modal Negara (PMN) yang diusulkan oleh Menteri BUMN, Rini Soemarno.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Populi Center Nico Harjanto menilai ditolaknya PMN oleh DPR merupakan bentuk serangan politik kepada Rini.

"Saya kira itu sudah bagian kelanjutan semacam serangan-serangan politik terhadap menteri BUMN," kata Nico dalam diskusi bertema 'Akhirnya Jokowi Pakai APBN Sendiri' di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (31/10).

Nico mengatakan, kejadian serupa pernah terjadi pada saat pembahasan APBN Perubahan. Di mana saat itu ada isu PMN ditolak atau dikurangi.

Menurut dia, serangan terhadap orang nomor satu di Kementerian BUMN itu tidak hanya terlihat dari proses pengesahan APBN 2016. Nico menganggap, Pansus Pelindo 2 yang dibentuk DPR adalah bentuk serangan kepada Rini.

"Apakah itu menandakan Menteri BUMN semacam serigala yang bermain sendirian atau memang ada semacam desain secara politik untuk merebut kendali BUMN oleh partai-partai politik. Tapi indikasi parpol itu sangat kencang untuk menurunkan Menteri BUMN sudah ada dari awal," kata Nico.

Lebih lanjut, dia tidak mau berspekulasi terkait masa jabatan Rini sebagai Menteri BUMN. Nico justru mengaku sedang menunggu langkah Presiden Jokowi menanggapi persoalan tersebut.

"Apakah akan tunduk terhadap serangan politik ataukah akan mempertahankan," pungkas Nico.