Penting Mendengar Masukan Publik Tentang Rekam Jejak Capim KPK
Wakil DPR Fadli Zon meminta pemerintah untuk mendengarkan aspirasi masyarakat terkait 10 nama Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Masukan dari masyarakat penting dipertimbangkan.
Wakil DPR Fadli Zon meminta pemerintah untuk mendengarkan aspirasi masyarakat terkait 10 nama Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Masukan dari masyarakat penting dipertimbangkan.
"Karena (kita) membutuhkan figur-figur yang baik," kata saat ditemui di acara The 3rd World Parliamentary Forum On Sustainable Development (WPFSD) yang bertempat di Hotel Patra Jasa, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (5/9).
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Kapan Gazalba Saleh ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Dimana rumah kader PDIP di Jatim yang digeledah KPK? Rumah yang digeledah itu diketahui berada jalan Halim perdana Kusuma Bangkalan, Madura, Jawa Timur.
-
Apa yang disita KPK dari rumah kader PDIP di Jatim? Dia melanjutkan, di rumah Mahfud yang berada di perumahan Halim Perdana Kusuma telah disita dua handphone dan uang tunai pecahan Rp 20 ribu senilai Rp 300 juta rupiah
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
Menurut Fadli, masukan dan penilaian dari publik bisa dipandang sebagai salah satu fungsi kontrol terhadap figur-figur yang nantinya akan memimpin lembaga antirasuah.
Dari 10 orang capim KPK, Fadli mengaku hanya mengenal beberapa saja. Dia meminta publik ikut memberi masukan terkait rekam jejak para capim sehingga DPR bisa menilai integritasnya.
"Iya terutama (track record) mereka yang bergiat di bidang-bidang terkait. Terutama dari kalangan civil society, institusi-institusi tempat mereka berkiprah sebelumnya atau kalau dia dari NGO atau dari dunia akademisi," jelasnya.
Wakil Ketua Umum Gerindra ini masyarakat menginginkan pimpinan KPK yang teruji integritasnya. Sehingga tak diragukan dalam menjalankan tugas pencegahan dan pemberantasan korupsi.
"Jadi kita memang memerlukan orang-orang yang memang punya integritas, kapasitas, kapabilitas," ungkapnya.
Fadli berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) mampu menilai para Capim KPK yang punya integritas tinggi.
"Presiden tentu mempunyai hak menilai juga. Bukan hanya numpang lewat kan, kita berharap Presiden bisa menimbang dan menilai begitu," harap Fadli.
Jangan Lewatkan:
Ikuti Polling Siapa Layak Pimpin KPK? Klik disini
Baca juga:
Istana Bantah Presiden Jokowi Lempar 'Bola Panas' Capim KPK ke DPR
Ketua DPR Ingin Surat Jokowi Soal 10 Capim KPK Segera Dibahas di Paripurna
Presiden Jokowi Pertimbangkan Pro Kontra Publik Terkait 10 Capim KPK
JK Minta Yang Tak Setuju 10 Nama Capim KPK Lobi DPR
DPR Terima Surat dari Jokowi Soal Daftar Nama 10 Capim KPK