Pimpinan DPR tetap ngotot agar dibentuk Pansus Karhutla

Menurut Agus Hermanto Pansus tersebut akan membongkar siapa dalang pembakaran hutan.

Meski titik api akibat kebakaran hutan sudah mulai mereda di sejumlah wilayah, Pimpinan DPR tetap ngotot siap membentuk Pansus Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Wakil Ketua DPR Fadli Zon menegaskan yang mendesak terbentuknya Pansus Karhutla ada hampir 200 orang anggota dewan. Namun sidang Paripurna yang waktunya mepet, membuat Pansus Karhutla gagal disepakati bersama.

"Memang melihat waktu sudah mepet. Kalau menurut saya perlu misal interpelasi, hak untuk bertanya atau meminta keterangan pemerintah atas masalah yang menjadi konsen banyak orang. Asap ini kan konsen banyak orang, jadi wajar," kata Fadli di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (4/11).

Ditemui secara terpisah, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto pun mendukung dibentuknya Pansus Karhutla. Menurutnya Pansus tersebut akan membongkar siapa dalang pembakaran hutan.

"Status hukumnya, kemudian pelanggaran hukumnya. Semua dilihat secara luas sehingga pelaksanaan daripada paska kebakaran itu betul-betul terjadi smoothly, terjadi hal yang terbaik," tuturnya.

Politikus Demokrat ini menyatakan bahwa perusahaan dan pihak personal mana yang melakukan pembakaran hutan harus diungkap. Bahkan lebih dari itu, bagian mana dari pemerintah yang memberi izin pembakaran harus ditelusuri.

"Misalkan beberapa perusahaan-perusahaan pengelola dari pada kelapa sawit kek, ataupun pertambangan kan izinnya juga banyak yang dicabut, penguasa-penguasa lahan juga banyak yang dicabut. Lantas seperti apa, nanti akan diberikan kepada siapa, akan diberikan kepada BUMN, bagaimana mekanismenya, bagaimana ini sesuatunya, terus siapa yang melanggar hukum di dalam pembakaran-pembakaran hutan ini, itu semuanya akan dilaksanakan terus," terangnya.