Pimpinan hingga Tahanan KPK Hari Ini Disuntik Vaksin Covid-19
Program vaksinasi di lingkungan lembaga antirasuah akan berjalan sejak hari ini, Kamis (18/2) hingga Senin, 23 Februari 2021.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal memulai program vaksinasi virus Corona Covid-19. Program vaksinasi di lingkungan lembaga antirasuah akan berjalan sejak hari ini, Kamis (18/2) hingga Senin, 23 Februari 2021.
"Pelaksanaan vaksinasi di lingkungan KPK dimulai dari tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan 23 Februari 2021 bertempat di Gedung Juang KPK, Pukul 09.00 sampai 17.00 WIB," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (18/2).
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Apa yang tertulis di karangan bunga yang diterima oleh KPK? Dalam karangan bunga tertulis 'selamat atas keberhasilan anda memasuki pekarangan tetangga'. Tertulis pengirimnya adalah Tetangga.
Ali mengatakan, pemberian vaksin Covid-19 di lingkungan KPK dilakukan demi percepatan pengendalian dan penanganan Covid-19. Menurut Ali, seluruh pihak yang berada di lingkungan KPK akan menerima vaksin.
"Pemberian vaksin dilakukan terhadap seluruh insan KPK, tahanan, para jurnalis dan pihak eksternal lain yang berada di lingkungan KPK," kata Ali.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah menargetkan 16,9 juta para pelaku pelayanan publik akan mendapatkan vaksin Covid-19. Selain itu, sebanyak 21,5 juta masyarakat lansia juga diharapkan akan mendapatkan vaksin.
"Pemerintah menargetkan 16,9 juta sasaran untuk pelayanan publik, dan 21,5 juta vaksinasi untuk para lansia," kata Jokowi saat meninjau vaksinasi Covid-19 di Pasar Tanah Abang pada Rabu (17/2/2021).
Jokowi menyambut baik proses vaksinasi yang berjalan lancar dan aman di Pasar Tanah Abang. Jokowi mengatakan, setelah vaksinasi ini dilakukan di Jakarta, maka akan dilanjutkan ke provinsi-provinsi lain di Indonesia. Saat di Pasar Tanah Abang, Jokowi tampak berkeliling menyaksikan proses dan alur vaksinasi Covid-19 untuk para pedagang.
Dia juga meninjau lantai 12 blok A Pasar Tanah Abang, yang merupakan tempat untuk penyuntikan vaksin bagi para pegawai PD Pasar Jaya. Selain di lantai 12, penyuntikan vaksin juga digelar di lantai 8 blok A untuk para pedagang Tanah Abang.
Proses vaksinasi pada hari ini terdiri dari empat alur, yaitu pendaftaran ulang, screening, vaksinasi, dan observasi. Peserta vaksin tidak boleh langsung pulang, karena harus ada observasi agar petugas kesehatan bisa tahu apa yang mereka rasakan setelah disuntik vaksin.
Reporter: Fachrur Rozie
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
1.149.939 Tenaga Kesehatan Telah Mendapatkan Vaksin Covid-19
93 Persen Tenaga Kesehatan di Tasikmalaya Sudah Divaksinasi Covid-19
Industri Kerajinan Rotan Dihantam Pandemi
Sebanyak 6.348 Tenaga Kesehatan Kota Malang Telah Divaksin Dosis Kedua
Asosiasi Soal Vaksinasi: Pedagang Pasar Paling Mudah Menularkan Covid-19
Ombudsman Temukan Pemalsuan Dokumen Manfaatkan Lemahnya Sistem di Kasus Helena Lim