Pimpinan KPK sebut suap raperda soal reklamasi tentakelnya banyak
Bos Agung Podomoro Land ditangkap, bos Agung Sedayu Grup dicekal.
Wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menegaskan kasus suap PT Agung Podomoro Land kepada DPRD DKI Jakarta terkait pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) tidak semata-mata nominal uang suap yang diterima Mohamad Sanusi. Sanusi menerima Rp 2 miliar dari PT Agung Podomoro Land guna memuluskan perda reklamasi.
"Jangan dilihat nilai suap saja, karena ini tentakelnya banyak. Korporasi mampu mempengaruhi kebijakan publik," kata Laode di gedung KPK, Selasa (5/4).
Sejauh ini, lanjut Laode, KPK masih terus menelisik keterlibatan pihak lain selain DPRD, termasuk memeriksa pihak eksekutif, Gubernur DKI Jakarta dan mantan Gubernur yang dulu sempat menjabat.
"Saya tegaskan sekali lagi, semua pihak yang tahu atau terkait atau terlibat pasti akan diperiksa," tandasnya.
Sebelumnya, dalam kasus ini KPK telah menetapkan tiga orang tersangka atas kasus suap terkait pembahasan raperda (rancangan peraturan daerah) zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) dan raperda tata ruang strategis Jakarta Utara. Ketua komisi D DPRD DKI M Sanusi ditangkap saat melakukan transaksi dengan pihak swasta berinisial GEF yang berperan sebagai perantara dari PT Agung Podomoro Land (APL).
PT Agung Podomoro Land melalui anak perusahaannya, PT Muara Wisesa Samudera merupakan salah satu perusahaan pengembang dalam proyek reklamasi itu. Perusahaan ini melakukan pembangunan pulau G seluas 161 hektar yang diperuntukan untuk hunian, komersil, dan rekreasi.
Dalam reklamasi pantai utara ini PT Agung Podomoro Land dan PT Agung Sedayu Group merupakan dua pengembang yang terlibat dalam proyek reklamasi pantai utara Jakarta.
PT Agung Sedayu Group menggarap proyek Pulau A, B, C, D dan E dengan total luas sekitar 1.331 hektare melalui anak perusahaannya, PT Kapuk Naga Indah. Sedangkan PT Agung Podomoro Land akan menggarap proyek Pulau G seluas 161 hektare melalui PT Muara Wisesa.
Baca juga:
9 Jam diperiksa KPK, M Sanusi dan Bos APL ngacir tolak komentar
Anggota DPRD DKI ini cuma ketawa disebut terima suap dari Podomoro
Posisi M Sanusi di DPRD DKI akan digantikan Dwi Ratna
Mau diperiksa KPK sebagai saksi Sanusi, Presdir Podomoro bungkam
Ahok mulai malas dan pusing bahas Raperda zonasi
Ini kata Podomoro puluhan DPRD DKI diduga terima suap Perda Zonasi
Hari ini KPK periksa Sanusi saksi tersangka bos Agung Podomoro
-
Bagaimana KPK mengembangkan kasus suap dana hibah Pemprov Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. "Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti," ujar Alex.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Apa yang dilakukan KPK terkait kasus suap di Basarnas? KPK resmi menahan Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati Mulsunadi Gunawan (MG). Mulsunadi merupakan tersangka pemberi suap terhadap Kepala Basarnas Henri Alfiandi terkait pengadaan barang dan jasa di Basarnas.
-
Kapan kasus pungli di rutan KPK terungkap? Kasus tersebut rupanya dilakukan secara terstruktur oleh salah satu mantan pegawai KPK bernama Hengki. Di saat yang bersamaan, penyidik KPK yang juga mengusut kasus pungli tersebut telah mengumumkan Hengki sebagai tersangka.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.