PKH Ditunggangi Pilkada, Pengamat: Kemiskinan Rawan Dieksploitasi
Pengamat kemiskinan dari Fisip Universitas Airlangga, Ucu Martanto, menilai kondisi kemiskinan telah membuat warga rawan dieksploitasi untuk tujuan politik elektoral.
Pengamat kemiskinan dari Fisip Universitas Airlangga, Ucu Martanto, menilai kondisi kemiskinan telah membuat warga rawan dieksploitasi untuk tujuan politik elektoral.
Pendapat itu menyoroti penyalahgunaan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk dukungan suara di Pilkada Jawa Timur, yang dilaporkan warga Lamongan ke Panwaslu setempat, kemarin.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Apa tujuan utama dari kampanye Pilkada? Tujuan kampanye dalam Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) adalah untuk mempengaruhi dan memenangkan dukungan masyarakat untuk mendukung pasangan calon yang diusung.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Mengapa Pilkada penting? Pilkada memberikan kesempatan kepada warga negara untuk mengekspresikan aspirasi mereka melalui pemilihan langsung, sehingga pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili kehendak dan kebutuhan masyarakat setempat.
-
Apa yang terjadi pada Pilkada di Jawa Timur? Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di lima wilayah di Jawa Timur dipastikan akan melawan kotak kosong.
“Biasanya kondisi kemiskinan membuat warga rentan atas eksploitasi. Apalagi kalau disertai janji bahkan ancaman atas bantuan tertentu. Sehingga ketika dititipi pesan untuk memilih kandidat tertentu, kemungkinan besar akan menerima itu,” ujar Ucu, Rabu (26/4).
Dalam kontestasi elektoral di Indonesia, kata dia, warga miskin sering kali menjadi obyek operasi pemenangan pilkada. Mereka diberi imbalan materi, jika bersedia memilih seseorang.
“Sebaliknya, jika tidak bersedia, ya pasti imbalan tidak diberi. Bagi orang miskin, tentu kecenderungan dari mereka adalah menerima imbalan materi disertai komitmen memilih,” kata Ucu.
Seperti diketahui, dalam kasus PKH di Lamongan, pendamping program juga menitipkan stiker Calon Gubernur Khofifah Indar Parawansa-Calon Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak. Disertai pesan, untuk memilih paslon nomor 1 itu.
Dikatakan Ucu, karena kemiskinan yang dialami, maka warga yang berada di status sosial itu dianggap sebagai sumber suara yang mudah dipengaruhi.
Ucu Martanto, Dosen Fisip Unair ©2018 Merdeka.com
“Mereka kelompok marginal, karena itu rentan untuk dimanfaatkan. Ini yang membuat program anti-kemiskinan sering dianggap sebagai dalih saja, dengan memanfaatkan anggaran negara, namun ada kepentingan elektoral dibalik itu,” kata Ucu.
Ia sepakat kasus penyalahgunaan PKH di Lamongan harus segera diusut tuntas, agar diketahui apakah ada skenario besar yang melatari skandal itu, berikut aktornya.
“Sudahlah jangan bermain-main lagi dengan PKH. Kalau ini diteruskan, maka rakyat tidak percaya lagi dengan program-program pemerintah untuk pengentasan kemiskinan,” kata Ucu.
Ia juga mengusulkan agar dilakukan penyempurnaan atas pelaksanaan program itu, mulai penerima, integritas pendamping hingga pengawasan.
“Karena terdengar kabar, rekruitmen pendamping itu berdasar koneksitas tertentu. Ada pula keluhan, warga yang benar-benar miskin malah tidak terima, sementara yang hidupnya layak malah terima. Keluhan seperti itu sering terdengar,” kata Ucu.
Baca juga:
Praktisi Hukum : Penggunaan PKH untuk alat kampanye paslon harus dipidanakan
TMP : Penyalahgunaan PKH ini masif dan terstruktur, Bawaslu harus turun lapangan
PKH jadi alat kampanye ditemukan di 3 desa di Lamongan
Alumni Muda GMNI Sisir desa-desa mengawal Program PKH tidak dipolitisir
Indikasi penyalahgunaan pendamping PKH di Pilgub Jatim juga terjadi di Tulungagung